Selasa, 20/08/2019

Peluang Kaltim Kecil jadi Ibu Kota Negara Tapi Tetap Ada

Selasa, 20/08/2019

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Peluang Kaltim Kecil jadi Ibu Kota Negara Tapi Tetap Ada

Selasa, 20/08/2019

logo

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro telah menyatakan Tahura Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kaltim tak cocok dengan lokasi baru ibu kota negara (IKN) karena Tahura sebagai hutan lindung tak boleh disentuh pembangunan. Alasan lain, kawasan itu kaya akan batu bara yang mudah terbakar.

Menanggapi dicoretnya Tahura dari daftar calon ibu kota baru,  Anggota Tim Gubernur untuk Pengawalan Percepatan Pembangunan (TGUP3) Provinsi Kaltim, Zairin Zain menyebut tak masalah. 

Penunjukan Tahura sebagai ibu kota hanya usulan dari daerah. Kaltim memiliki pertimbangan tersendiri mengusulkan Bukit Soeharto. Urusan disetujui atau tidak, itu ranah Bappenas selaku kementerian yang ditunjuk untuk proses pengkajian dan survei mendalam. “Seperti yang disampaikan Gubernur Kaltim penentuan lokasi itu adalah domain pemerintah pusat. Ada pertimbangan politis di dalamnya. Melalui Bappenas merekalah yang melakukan riset, survei dan kajian panjang. Kita saat ini hanya memfasilitasi dan mendukung prosesnya,” kata Zairin Zain. 

Tanpa mengecilkan daerah lain, seperti Kalsel dan Kalteng, secara persyaratan, Kaltim menjadi yang paling unggul. Kondisi itu bahkan pernah disampaikan Bappenas langsung. Apalagi, dari sisi politik, pada pilpres lalu, Jokowi juga unggul di Odah Etam. 

Terkini, Isran akan melakukan presentasi terkait kondisi dan kesiapan Kaltim sebagai lokasi IKN baru. Presentasi itu dijadwalkan berlangsung Selasa atau Rabu ini di Balikpapan. 

Dalam presentasi kali ini,  Isran tak dilengkapi dengan data yang banyak dan detil. Tak menggunakan makalah kajian yang panjang tentang semua hal dan kondisi Kaltim yang mendukung perpindahan dan operasional pusat pemerintahan nantinya.

Yang ada, hanyalah bahan presentasi singkat padat berupa file enam slide yang secara garis besar berisi peta lokasi rencana IKN, peta infrastruktur pendukung lokasi seperti lokasi pelabuhan, airport, pelabuhan, titik suplai air bersih dan suplai listrik, termasuk kondisi peta sosialnya. 

Selanjutnya ada materi terkait kondisi sosial Kaltim. Dihuni masyarakat yang heterogen dan saling menghormati, Kaltim, tercatat tak punya sejarah konflik skala masif termasuk yang bersinggungan dengan SARA. Selain itu yang tak kalah penting, adalah point solutif Kaltim dalam menangani kondisi yang bersinggungan dengan lingkungan seperti pertanian, perkebunan dan terutama terkait pertambangan. 

Pertimbangan bahwa Bappenas telah melakukan kajian dan riset panjang yang mendalam di Kaltim dengan dukungan Pemprov Kaltim, juga menjadi alasan bahan presentasi itu tak perlu panjang lebar.  “Masuk di dalamnya adalah strategi menangani persoalan isu lingkungan dan solusi bila terjadi sengketa lahan terutama di areal yang bersinggungan langsung dengan pusat pemerintahan nantinya,” kata Zairin.

Menurut Zairin, persoalan karhutla juga disebut. Tetapi tak mendalam karena sebelumnya telah disampaikan ke Jokowi.  Meski lewat surat dari pemerintah pusat telah menetapkan waktu pertemuan, pemprov tetap menunggu kepastian  presiden atau tim Bappenas. “Secara jadwal sudah disiapkan waktunya. Kemungkinan sesi presentasi itu berlangsung kurang dari 1 jam. Makanya materi dikonsep sesingkat dan sepadat mungkin,” jelas Zairin. 

Berbeda dengan Pemprov Kaltim, Wali Kota Balikpapan  Rizal Effendi kecewa dengan kabar dicoretnya Tahura. “Kalau kecewa, ya tentu ada, karena jika tidak jadi ibu kota ya tidak ada lompatan tinggi,” kata Rizal Effendi Senin (19/8/2019) kemarin.

Kata Rizal, tidak ada posisi yang bisa menjadi penentu atau sekadar nilai tawar strategis karena keputusan lokasi tetap menunggu pemerintah pusat. “Kalau untuk proyek nasional yang sudah berjalan seperti jalan tol ya tetap jalan,” ucap Rizal.

Namun, Rizal tetap yakin Kaltim masih berpeluang jadi ibu kota menggantikan Jakarta meski lokasinya bukan di Bukit Soeharto.  Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas’ud juga menunggu kabar presiden di tengah peluang kabupaten yang ia pimpin semakin besar untuk menjadi pusat pemerintahan baru.  “Tetap ada lobi,-lobi ke pusat,” kata Gafur,  beberapa waktu lalu.  (*)


Penulis” */Adhy Abdhian/Hendra

Editor: Aspian Nur

Peluang Kaltim Kecil jadi Ibu Kota Negara Tapi Tetap Ada

Selasa, 20/08/2019

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.