KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Praktisi Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda, Aji Sofyan Effendi mengatakan, di manapun lokasi ibu kota negara (IKN) yang baru, provinsi-provinsi di Kalimantan tetap akan mendapat dampak positif. 

“Dampak ekonomi sosial budaya termasuk infrastruktur jelas ada dan terukur ketika ibu kota negara berlokasi di Kaltim. Namun, walau tidak menjadi lokasi pun, Kaltim akan mendapatkan dampak positif,” ungkapnya di sela menjadi pembicara kegiatan Dialog Nasional Pemindahan Ibu Kota Negara dengan tema Kalimantan untuk Indonesia “Menuju Ibu Kota Masa Depan Smart, Green, Beautiful dan Sustainable” di Balikpapan, Rabu kemarin (21/8/2019).

Dia mencontohkan ketika Kaltim menjadi wilayah IKN maka dengan otomatis tiga provinsi lainnya yakni Kalteng, Kalbar dan Kalsel menjadi daerah penyangga. “Karena yang namanya ibu kota itu unlimited dalam perseptif ekonomi maka tidak ada batas wilayah. Begitu ibu kota di Kaltim dampaknya langsung terasa seluruh wilayah Kalimantan,” bebernya.

Roda perekonomian praktis menggeliat di mana arus perdagangan, investasi, produksi hingga barang dan jasa akan terakselerasi. 

“Langkah pertama ketika Kaltim ditunjuk sebagai IKN yang harus dilakukan adalah pembangunan infrastruktur yang masif,” jelasnya.

Dalam perspektif APBN pembiayaan sekitar Rp50 triliun dalam menyokong pembangunan infrastruktur sehingga ketika semakin rendah Incremental Capital Output Ratio (IKOPR) maka biaya produksi, konsumsi dan distribusi semakin mengecil. “Sangat kompetitif artinya investasi akan lebih memilih Kalimantan secara umum,” ujarnya.

Dia menambahkan, episentrum keberadaan IKN akan memberikan multiplayer efek ke semua wilayah. “Namun demikian nilai positif akan lebih banyak ketika Kaltim menjadi lokasi ibu kota negara,” timpalnya.

Gubernur Kaltim Isran Noor mengaku optimistis Kaltim menjadi wilayah IKN. Bahkan orang nomor satu di Kaltim ini akan membuat kebijakan baru ketika Presiden Joko Widodo menetapkan Kaltim sebagai IKN.

“Ketika Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara maka hal pertama kebijakan yang akan saya keluarkan akan membuat pergub kawasan non komersial di daerah lokasi ibu kota negara. Makanya kalau ada tuan tanah tidak akan bisa bermain,” katanya. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Deputi Pengembangan Regional Bappenas, Rudi Suprihadi Prawiradinata yang menjelaskan bahwa di manapun lokasi IKN akan memberikan dampak positif ke semua wilayah. 

“Dampak ekonominya ke seluruh Kalimantan yang utama itu kehilangannya. Makanya presiden menyebutkan Kalimantan belum menyebutkan spesifik mungkin menunggu izin dulu ke DPR RI,” tambahnya.

Rudi belum bisa membeberkan bahwa semua wilayah di Kalimantan yang sudah dilakukan kajian oleh Bappenas mempunyai keunggulan dan kekurangan. “Pasti semua ada nilai positif dan negatif dan kekurangan dan kelebihan. Yang pasti nanti presiden yang akan menentukan lokasi selanjutnya akan kami kaji lagi lebih dalam. Saat ini kajian masih di tiga lokasi semua masih tentatif,”ungkapnya.

Menurutnya, kajian yang sudah dilakukan seperti sosial, budaya, ekonomi maupun geografis hingga hankam sudah dilakukan. “Nanti sumber dananya bisa dari berbagai skema bisa dari APBN bisa bekerjasama dengan BUMN maupun swasta itu tergantung waktu kita desain rencana pembiayaan seperti apa? Nanti akan dilihat mana yang potensi bagus,” tandasnya. (*)

Penulis : */Yudi Hadi

Editor: Hendra