KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Samarinda (Balsam) akan dilakukan uji layak fungsi.

 Khususnya pada Seksi II, III, dan IV selama satu minggu sebelum diterbitkan sertifikat kelayakan.

Sebelumnya, Tol Balsam ditargetkan rampung dan mulai beroperasi pada akhir tahun ini. Namun Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan akan beroperasi secara keseluruhan pada Maret 2020 mendatang.

“Ada yang belum rampung di Seksi I dan V, total panjangnya 30 kilometer, ada masalah fondasi dan telah kami ambil alih,” kata Basuki Hadimuljono, Rabu (4/12).

Sedangkan untuk Seksi II hingga IV bisa digunakan untuk jalur transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru 2020. “Besok (hari ini, red) saya akan cek ke sana,” sambungnya.

Sedangkan untuk proyek Tol Samarinda - Bontang, lanjut Basuki, kemungkinan besar akan dilakukan amandemen dalam kontrak kerja, sehingga tidak perlu dilakukan lelang kembali.

“Saya pikir amandemen akan lebih bagus karena bisa cepat dikerjakan, tinggal diberi penugasan ketika Tol Balsam sudah rampung keseluruhan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, khusus di Tol Balsam juga akan dibangun jalur penghubung ke pusat kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Panjangnya sekira 60 sampai 80 kilometer.

“Total seluruh investasi Tol Balsam itu Rp9,97 triliun termasuk untuk pembebasan lahan dan penghubung ke IKN kalau tidak elevated (kontur tinggi) itu sekitar Rp150 miliar, tapi kalau tinggi, itu bisa sampai Rp300 miliar per kilometer,” ungkapnya.

Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan jalan penghubung antara Tol Balsam ke IKN. “Karena pihak Jasa Marga sudah bersedia,” ucapnya.

Nantinya Jasa Marga melakukan survei lokasi agar bisa dimasukkan menjadi Program Strategis Nasional atau PSN. Tujuannya agar lahan dibebaskan oleh pemerintah.

Molornya operasional Tol Balsam mendapat sorotan dari anggota Komisi V DPR RI, Irwan SP yang mengatakan, pihaknya telah melakukan peninjauan dan ditemukan adanya beberapa titik mengalami longsor dan penurunan badan jalan.

“Saya tidak yakin bisa selesai tepat waktu walau ditarget Maret 2020 beroperasi. Apalagi Seksi V kan dibiayai APBN, jadi harus menyesuaikan tahun anggaran,” kata Irwan SP.

Komisi V pun mempertanyakan permasalahan teknis yang menjadi penghambat penyelesaian proyek tersebut. “Harusnya kan bisa selesai tepat waktu dan kami bisa bantu dari sisi anggaran,” pungkasnya. 

Penulis: */Hendra

Editor: M. Huldi