KORANKALTIM.COM, BALIKPAPAN - Pemerintah Kerajaan Norwegia menaruh perhatian khusus terhadap rencana pembangunan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Dikhawatirkan mengganggu keberlangsungan lingkungan hidup.

Duta Besar Kerajaan Norwegia untuk Indonesia, Vegard Kaale menyebut kerja sama antar kedua negara terjalin erat sejak 70 tahun lalu dan telah ada beberapa program kerja sama yang dijalankan.

“Kemitraan di bidang iklim terutama untuk pengurangan emisi dan Kalimantan Timur menjadi salah satu mitra utama,” kata Vegard Kaale usai pertemuan bersama Pemprov Kaltim di Kota Balikpapan, Kamis (23/1).

Dirinya menyebut telah mendapat penjelasan secara langsung oleh Gubernur Kaltim terkait rencana pembangunan IKN. Prinsip dan semangat pembangunan kawasan yang modern hijau dan berkesinambungan patut didukung.

“Tapi kami coba menggali lebih jauh lagi, seperti apa rencana ke depan yang dilaksanakan untuk membangun ibu kota negara, termasuk apa saja program yang bisa dikerjasamakan,” ujarnya.

Terlebih keberadaan IKN, menurutnya bukan hanya untuk Indonesia. “Tapi juga menjadi rumah bagi banyak orang asing termasuk para diplomat dari berbagai negara,” sambungnya.

Disinggung mengenai investasi apa saja yang akan ditanamkan Norwegia terhadap pembangunan kawasan IKN, Vegard menjawab masih terlalu dini untuk memberikan informasi secara konkret karena masih tahap awal.

“Memang sudah banyak negara yang diundang untuk berinvestasi dan kami ingin melihat peluang yang lebih jelas sebelum menanamkan modal di IKN,” terangnya.

Kendati begitu, Kerajaan Norwegia tertarik untuk kerja sama dalam bidang energi terbarukan dan pembangunan kota modern. Begitu pula di bidang iklim dan perikanan.

“Sebenarnya kerja sama konkret sudah dimulai sejak 10 tahun lalu dan sangat erat sekali, tak cuma pemerintah pusat tapi juga dengan pemerintah provinsi di Indonesia,” pungkasnya.

Gubernur Kaltim, Isran Noor menanggapi kekhawatiran Kerajaan Norwegia dalam pembangunan kawasan IKN. Khususnya di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan Samboja Kutai Kartanegara.

“Saya kira perhatian ini sangat bagus, mereka (Norwegia) sangat peduli dan sudah lama ada kerja sama di bidang lingkungan. Kebetulan juga Kaltim sudah punya payung hukum berupa Perda Perubahan Iklim,” kata Isran Noor.

Isran pun menanggapi wajar adanya kekhawatiran tersebut. Mengingat Pulau Kalimantan merupakan paru-paru dunia yang harus terus dijaga. Tidak boleh terganggu dengan adanya pembangunan IKN.

“Makanya kami jamin tidak akan mengganggu dan merusak lingkungan. Termasuk kegiatan perekonomian dalam sektor perkebunan seperti kelapa sawit dan juga hutan tanaman industri yang berwawasan lingkungan dan mengelola sampah plastik,” jelasnya.

Bahkan ia menyebut Balikpapan yang akan menjadi penyangga IKN merupakan kota terbaik dan paling layak huni di seluruh Indonesia. Ditambah lagi pembangunan IKN akan berkonsep teknologi hijau dan berkesinambungan.

“Green city, sustainable city, metropolis city, ya tidak ada pilihan lain. Harus mengikuti kaidah lingkungan yang ada di dunia internasional. Kita jamin tidak merusak lingkungan,” tandasnya.

Mantan Bupati Kutai Timur ini lantas menyebut adanya janji dukungan anggaran sebesar USD1 billion guna pembangunan lingkungan hidup. Termasuk untuk menghentikan perluasan areal perkebunan kelapa sawit.

“Itu delapan tahun lalu di Oslo, saat era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, tapi itu kewenangan pemerintah pusat. Sudah ada dana kompensasi USD120 juta pada 2020 - 2024 dari Bank Dunia,” sebutnya.

Sehingga ia kembali menjamin tidak ada lagi penerbitan izin perluasan kebun sawit. Tetapi lebih kepada revitalisasi atau menaikkan produksi. Begitu pun dengan tidak adanya pembangunan di kawasan gambut serta hutan-hutan primer.

“Itu memang kesepakatan pemerintah Indonesia dengan dunia internasional. Tambang juga, selesai melakukan penambangan harus melakukan reklamasi. Tanggung jawab utama pemilik tambang. Tidak boleh lari,” tandas Isran. 

Penulis: */Hendra

Editor: M. Huldi