KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - PT PLN (persero) bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Timur baru-baru ini melakukan rekonsiliasi data. Hasilnya mencengangkan. Dari yang sebelumnya Kaltim mendeklarasikan diri sebagai daerah yang punya rasio kelistrikan mencapai 90 persen lebih, angka itu akan berubah.

Pasalnya, Manajer Unit Pelaksana Proyek Ketenagalistrikan PLN Kaltim Rahmatan membeber, rekonsiliasi mengeluarkan sembilan desa yang tersebar di tiga kabupaten, dari daftar desa berlistrik. “Masih terdapat sembilan desa yang belum berlistrik. Karena masyarakat menganggap pemerintah belum hadir di sana,” ujar Rahmatan Ahad (26/1/2020) kemarin.

Desa-desa tersebut masih mengandalkan listrik dari upaya swadaya masyarakat. Sembilan desa itu, masing-masing satu desa di  Kabupaten Paser, lima desa di Mahakam Ulu (Mahulu), dan tiga desa di Kutai Barat (Kubar).

Selain tiga kabupaten tersebut, masih terdapat total 240 desa yang tersebar di enam kabupaten/kota yang hingga kini masih menggunakan listrik secara swadaya, tanpa pasokan dari PLN. “Tapi hasil rekonsiliasi tadi pihak ESDM menyatakan ada sembilan desa yang belum berlistrik karena masih listrik swadaya. Bukan berarti di Kukar  tidak  ada. Ada desa yang masih listrik swadaya, tapi tidak ada penjelasan lebih lanjut,” sebut Rahmatan.

PLN sendiri, kata Rahmatan, juga bukan tanpa upaya. Selama ini, pihaknya terus melakukan upaya pemasangan jaringan listrik ke desa-desa, melalui program Listrik Desa (Lisdes).

Namun, kendala terbesar PLN adalah persoalan geografis Kaltim, yang berbukit, serta belum tersedianya infrastruktur jalan. “Seperti yang di Paser. Ada satu desa itu, yang berada di pulau, yang daratannya terpisah dari Pulau Kalimantan,” katanya.

Untuk itu,  pihaknya juga sudah melakukan survei ke lokasi di sembilan desa tersebut. “Tahap pertama kami sudah lakukan survei ke sana. Melihat kira-kira potensi jika kami alirkan listrik ke sana, menggunakan apa. Apakah kami akan rencanakan pembangkit baru, atau kami tarik jaringan dari eksisting,” jelas Rahmatan lagi. 

Dari hasil survei tersebut, kata Rahmatan, diketahui bahwa masyarakat di sembilan desa itu sangat berharap PLN segera masuk.

Sedianya masyarakat di sembilan desa tersebut mampu membayar iuran PLN. Pasalnya, selama ini mereka mampu saja membayar iuran untuk listrik swadaya. Ia memastikan, bahwa harga listrik PLN cenderung lebih murah. “Selama ini mereka pakai diesel. Kalau dia pakai solar hitungannya dari sisi bahan bakarnya saja. Sekitar 0,28 liter per Kwh (satuan listrik). Jadi jika harga BBM solar satu liter Rp10 ribu,  dikali 0,28 kan berati hampir Rp3 ribu lebih per KWh. Sedangkan PLN per kWh Rp1.400 sudah subsidi. Artinya kuat untuk bayar PLN,” rincinya. (*)

Penulis: */Rusdi

Editor: Aspian Nur