KORANKALTIM.COM, SAMARINDA - Komitmen Pemprov Kaltim untuk tak memperpanjang izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) disebut tak menunjukkan dukungan apapun  terkait agenda pemulihan dan pelestarian linkungan.

Bahkan, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambangan (Jatam) Kaltim Pradarma Rupang mengatakan, kebijakan tersebut sama sekali tidak menunjukkan ketegasan pemerintah. “Tidak ada garangnya ini kebijakan. Itu ironi. Sebenarnya upaya itu bisa dilakukan di IUP lain di tempat lain, misal di Samarinda. Tidak usah lagi diperpanjang. Karena Samarinda harusnya agenda pemulihan. Kenapa itu tidak dilakukan,” sebut Rapang Kamis (13/2/2020) kemarin.

Yang akan dilakukan pemerintah nantinya hanya tidak memperpanjang izin yang memang sudah dan akan segera berakhir. Itu terlihat jelas dari angka izin yang disampaikan hanya ada 68. Padahal, catatan Jatam dalam wilayah seluas 180 ribu hektare kawasan inti IKN, terdapat setidaknya 148 izin.  “Mungkin yang dimaksud bukan semuanya, yang dimaksud pemerintah itu yang tidak aktif saja. Kan dia sampaikan yang akan berakhir dan tidak diperpanjang. Artinya dia tidak melakukan langkah pencabutan, hanya pengakhiran saja. Tidak memperpanjang,” tukas Rupang.

Jatam sebenarnya mempertanyakan bagaimana komitmen pemerintah mengenai lubang tambang yang ada di kawasan itu. Pasalnya, dari catatan Jatam, terdapat sekitar 94 lubang bekas galian tambang batu bara  di kawasan sekitar IKN dengan luas 180 ribu hektare. Bahkan, catatan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) lebih banyak lagi, yakni 109 lubang tambang.

“Pemerintah juga tidak bisa memberi garansi bahwa lubang tersebut nantinya akan direklamasi atau ditutup oleh pemegang izin. Karena kami melihat ini ada kompensasi pemutihan dosa dengan adanya IKN ini, itu yang kami duga. Karena reklamasi dilakukan oleh pemerintah secara tidak langsung. Nantinya, ini kan akan membebani keuangan rakyat,” bebernya.

Alih-alih hanya tidak memperpanjang izin, Rupang menuntut pemerintah untuk memastikan bahwa perusahaan atau pemegang izin menyelesaikan kewajibannya menutup lubang. “Ada atau tidak ada IKN aturannya wajib, mereka reklamasi atau tutup lubang. Sekarang jangan terbolak-balik, seakan-akan pemerintah ini dengan adanya IKN ini bisa memaksa perusahaan. Padahal tidak ada IKN pun, ya tetap harus ditutup,” kata Rupang.

Masyarakat sebenarnya menagih untuk membuktikan, gembar-gembor cerita bahwa pemerintahan saat ini, adalah pemerintahan yang mengedapankan kelestarian lingkungan. 

“Buktikan. Benar gak reklamasi itu di Kaltim dilakukan sesuai UU Minerba atau sesuai PP 78/2010. Sudah dijalankan tidak? Catatan Jatam Kaltim, selama aturan itu lahir, reklamasi dan penutupan lubang tambang itu hanya hoax. Faktanya ada 1.735 lubang tambang yang ditelantarkan,” pungkasnya. (*)

Penulis: */Rusdi

Editor: Aspian Nur