SAMARINDA - Sengkarut anggaran pemilihan gubernur (pilgub) Kaltim 2018 sampai juga ke Kementrian Dalam Negeri (Kemndagri). Alih-alih mendapat solusi, Kemendagri justru merekomendasikan KPU, Bawaslu, DPRD dan Pemprov Kaltim membahas ulang bersama-sama rancangan anggaran biaya (RAB) pilgub. Rekomendasi terbit setelah Pemprov Kaltim menginisiasi pertemuan di Kemendagri, Jakarta, Kamis (27/7).

Pertemuan berlangsung di Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah di Kemendagri berlangsung singkat. Pemprov Kaltim diwakili Sekprov Rusmadi yang didampingi Asisten Meiliana, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Fadliansyah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Yudha Pranoto.

Sementara KPU Kaltim dihadiri Ketuanya Mohammad Taufik dan Komisioner Bidang Logistik dan Anggaran, Ida Farida, Ketua Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim Syaiful beserta dua anggotanya. Hadir pula, Ketua Komisi I DPRD Kaltim Zain Taufiq Nurrohman. 

Ketua KPU Kaltim M Taufik mengaku tak ada hasil konkret yang dihasilkan dari pertemuan itu. “Hasilnya belum final, akan dijadwalkan pertemuan kembali di Kaltim,” kata M taufik dalam pesan singkatnya kepada Koran Kaltim, Kamis malam.

Senada dengan M Taufik, Komisioner KPU Ida Farida menyebut pertemuan sesuai dengan rekomendasi Kemendagri akan kembali membahas RAB. Dalam pertemuan tersebut kata Ida belum ada titik temu terkait anggaran pilgub. “Anggaran pilgub akan kita bahas kembali dalam rangka mencari kesepakatan anggaran,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BAwaslu Kaltim, Saiful. Dia menyebut dalam pembahasan anggaran di Jakarta belum ada titik temu. “Kesimpulan akan duduk satu meja lagi, antara KPU, Bawaslu pemprov dan DPRD Kaltim,” katanya.

Sebelumnya Pemprov Kaltim mengundang KPU, Bawaslu dan DPRD Kaltim bertemu di Kementerian Dalam Negeri. Surat undangan  ut, ditandatangani oleh Sekprov Kaltim Rusmadi. 

Sedianya pertemuan di Kemendagri bisa menemukan kesepakatan anggaran pilgub yang selama ini antara KPU Kaltim dan Pemporv Kaltim tak pernah bersepakat. KPU Kaltim mengusulkan anggaran Rp356 miliar sementara Pemprov Kaltim hanya mampu menggelontor dana Rp250 miliar. (rs/sab)