JAKARTA - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk membuka kembali kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib yang terjadi 13 tahun silam. Kasus Munir yang dibunuh dalam pesawat Garuda rute Jakarta-Amsterdam, Belanda, hingga saat ini masih menjadi misteri.

Executive Director Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, saat ini tugas semua pihak untuk mengingatkan Presiden Jokowi. Apalagi, ia pernah memanggil ahli hukum pada September 2016 untuk dimintai pendapat khususnya mengenai pembunuhan Munir. Namun, ia melihat belum ada kemajuan sampai hari ini.

“Kami tidak melihat Jaksa Agung HM Prasetyo mengambil langkah-langkah (investigasi kembali) dan menghasilkan kemajuan. Karena saat itu diberitakan pula bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Jaksa Agung untuk mencari dokumen tim pencari fakta sampai ketemu dan melanjutkan proses penuntutan,” ujar Hamid saat acara Diskusi Publik bertema ‘Munir, Demokrasi, dan Perlindungan Pembela HAM’, di Jakarta, Selasa (5/9).

Hamid juga tidak melihat investigasi baru yang dimulai Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian yang kabarnya lulusan strata tiga (S3) tapi tidak memiliki keberanian intelektual dan investigasi. Padahal, kepolisian yang memiliki otoritas untuk memulai investigasi baru. Ia menyindir negara yang bertugas melindungi warga justru membunuh warganya. 

Hamid menjelaskan, perlu diketahui surat yang diberikan Badan Intelijen Negara (BIN) pada maskapai Garuda Indonesia menugaskan Pollycarpus Budihari Priyanto ikut dalam beberapa penerbangan termasuk yang ditumpangi Munir untuk mendeteksi ancaman terorisme. Tetapi justru ia yang membunuh Munir.

Sementara itu istri almarhum Munir, Suciwati mengaku meski tak mempercayai Jokowi, ia akan mendorong presiden untuk menyelesaikan kasus ini. Ia menegaskan, Jokowi punya tanggung jawab karena pernah mengatakan kasus ini sudah diuangkap. “Perjuangan tidak boleh berhenti. Kalau bicara harus direalisasikan,” katanya.

Meski putusan sudah sampai tingkat kasasi, Suciwati tidak akan menyerah dan akan berjuang dengan berbagai cara. Seperti membangun opini publik supaya masyarakat tahu pemerintah seperti ini. Selain itu berkomunikasi dengan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Ia juga berharap generasi muda, termasuk mahasiswa untuk ikut menyuarakan hal ini. (rol)