MALINAU – Sikap dan semangat masyarakat perbatasan patut diacungi jempol. Mereka tidak selalu bergantung pada pemerintah, untuk menyelesaikan masalah pembangunan. Tetapi, mereka mau berkorban menyelesaikan masalah yang menjadi tanggungjawab pemerintah. Misalnya,  pembangunan ruas jalan perbatasan Indonesia-Malaysia antara Long Nawang–Pos Pamtas hingga Tapak Mega (Malaysia).

Jalan perbatasan Nawang-Tapak Mega merupakan salah satu akses masyarakat Apo Kayan, seperti  (Kayan Hulu, Kayan Hilir dan Kayan Selatan) untuk memperoleh sembako dan berbagai barang kebutuhan hidup.  Selain itu, jalan tersebut menjadi akses menuju Pos Pamtas TNI. 

Sejak tahun lalu,  kondisi jalan itu sangat memprihatinkan. Kerusakannya sudah cukup parah. Sehingga, akses jalan itu tidak bisa dilalui angkutan sembako dan kebutuhan hidup masyarakat lainnya. Alhasil, daerah tersebut mengalami krisis sembako dan barang kebutuhan hidup lainnya.

Ada 9 titik ruang jalan yang rusak berat sepanjang sekitar 30 km.  Diantaranya,  6 titik ruas jalan di wilayah Indonesia dan 3 titik di luar wilayah Sempadan.

Untuk membuka kembali akses jalan itu, masyarakat Apo Kayan akhirnya berinisiatif sendiri, melakukan perbaikan pada sejumlah titik yang mengalami rusak parah. Mereka bergotong royong dan iuran untuk memperbaiki  jalan tersebut. 

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malinau, Ibau Ala saat dikonfirmasi mengungkapkan, perbaikan dilakukan dengan menggunakan alat berat milik pengusaha lokal. 

“Untuk bahan bakarnya,  masyarakat urunan. Ada yang ngasih uang,  ada juga yang  ngasih beras secara sukarela. Sedangkan alat itu dari pengusaha lokal,” terang Ibau Ala, Minggu (25/2). 

Menurut dia, masyarakat mau tidak mau harus bergotong royong memperbaiki jalan tersebut. Sebab, jalan itu satu-satunya jalan yang bisa menyelamatkan kehidupan mereka dari ancaman krisis barang kebutuhan hidup. 

“Ada jalan lain, ke Sungai Boh. Tapi kondisinya sama saja. Tak bisa dilewati dan lebih jauh,” ungkap dia.

Sehingga, kat dia, pilihannya mesti memperbaiki akses jalan antar negara tersebut. “Supaya masyarakat bisa memperoleh kebutuhan dari Tapak Mega,” imbuhnya.

Sebenarnya, lanjut dia, masyarakat telah meminta Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi untuk memperbaiki jalan tersebut. Hanya saja prosesnya lambat. Sementara kebutuhan hidup warga tidak bisa ditunda. “Mereka harus makan. Punya kebutuhan yang tak bisa ditawar-tawar untuk dipenuhi,” tegasnya. 

Dia menegaskan, apa yang dilakukan warga harus jadi ‘cambuk’  bagi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang memiliki tanggungjawab atas jalan tersebut.  “Pemerintah provinsi harus segera merealisasikan perbaikan jalan tersebut,” kata dia. (wh)