TARAKAN – Tingginya Upah Minimum Kota (UMK) Tarakan, Kalimantan Utara, membuat pelaksanaan job fair yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, sepi peserta, khususnya dari perusahaan. 

Dari 50 undangan yang disebar, hanya tujuh perusahaan yang telah merespon untuk ikut dalam bursa kerja yang digelar hari ini.

“Perusahaan yang berpartisipasi di bidang jasa, kayu lapis, dan alat berat. Untuk perikanan kayaknya belum bisa untuk saat ini. Selain itu perhotelan juga tidak ikut berpartisipasi. Kegiatan job fair ini kita lakukan mulai pukul 08.30-16.00 Wita di jam kerja, dengan mengambil tempat Aula Lembaga Latihan Kerja (LLK) Kampung Enam,” terang Kabid Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Tarakan, Hanto Bismoko, Selasa (27/11).

Bagi pencari kerja diharapkan menyiapkan persyaratan berupa biodata, setelah itu tinggal memilih lowongan sesuai dengan klasifikasi jabatan yang diinginkan serta sesuai dengan pendidikan. “Kalau kami berharap yang terserap sebanyak-banyaknya. Cuma perusahaan yang berpartisipasi hanya tjuh saja dengan menyediakan 40 jabatan, di antaranya mekanik alat berat, admin dan OB (office boy). Untuk perusahaan finance ada tetapi sedikit yang berpartisipasi. Kita harapkan jabatan yang ditawarkan dapat mengakomodir sarjana lulusan dari universitas yang ada di Tarakan,” bebernya.

Lebih lanjut, dikatakan Hanto, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan pihak perhotelan supaya dapat berpartisipasi dalam job fair, namun tidak bisa karena UMK yang akan diterapkan pada 2019 nanti tergolong cukup tinggi. Sehingga belum bisa melakukan penambahan sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tarakan, Zaini Mukmin mengatakan bahwa kenaikan UMK membuat pengusaha tidak tertarik mengikuti job fair, apalagi ekonomi juga sedang lesu. “Memang untuk mengantisipasi penambahan SDM, teman-teman pelaku usaha pesimis dengan keadaan ini. Kami bisa bertahan saja sudah bersyukur, apalagi mau nambah orang. Kalau mau tambah, artinya harus membuat perencanaan anggaran baru lagi, sementara pendapatan tidak seimbang dengan operasional,” terangnya.

Tarakan tidak memiliki sektor unggulan, bahkan perkayuan yang pernah menjadi primadona tidak lagi sebagus dulu. Sedangkan perikanan, bisa dilihat dari sekarang yang memang sudah mulai tidak stabil. Belum lagi APBD Tarakan yang devisit, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat, tetapi UMK diminta naik.

“Kondisi keuangan daerah juga mempengaruhi ekonomi, karena daya beli menurun, aktivitas perusahaan juga menurun, dan perusahaan enggan menambah karyawan. Selain itu, dampak kenaikan UMK juga. Makanya kami teman-teman di Apindo serba salah. Jadi bukannya kami tidak mendukung tetapi kami tidak ada daya dan upaya,” keluhnya.

Lebih lanjut, dikatakan Zaini, bahwa upaya untuk menyejahterakan karyawan tetap dilakukan, namun untuk di 2019 pihaknya mengaku masih tiarap. Geliat ekonomi akan mulai terlihat di 2020 ke atas.

“Kami berharap ada perubahan, kalau pemerintah bijak menyikapi kenaikan ini, tentu kami tidak akan memaksakan kenaikan UMK karena saat ini sudah ngos-ngosan, pontang-panting. Pengusaha itu juga ingin karyawanya sejahtera, tetapi kalau kita paksakan tidak bisa juga karena pendapatan tidak sebanding dengan operasional. Buruh sejahtera perusahaan maju. Tetapi dengan kondisi seperti ini, minta maaf, Apindo minta maaf,” tukasnya. (yan)