SAMARINDA – Sebagai salah satu elemen masyarakat, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kaltim, turut menyuarakan perbaikan permasalahan pendidikan kepada peserta Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim.  Ketua PGRI Kaltim Musyahrim, menyatakan akan mengajak seluruh perwakilan PGRI Kabupaten/Kota, melakukan diskusi untuk perkembangan pendidikan di Kaltim.  

Pertemuan ini direncanakan dilakukan Rabu mendatang (16/5).

“Rabu esok akan kami undang seluruh perwakilan PGRI Kabupaten/ Kota untuk berembuk membicarakan masalah pendidikan,” ucapnya, ditemui Koran Kaltim di Gedung PGRI Kaltim, Senin (14/5).

Hasil dari pertemuan tersebut, selanjutnya akan diberikan kepada seluruh kandidat paslon Pilkada Kaltim yang saat ini berjumlah 4 paslon.

“Setelahnya, hasil diskusi, mana-mana saja aspek pendidikan yang perlu diberikan komitmen para paslon, akan kami berikan ke seluruh paslon,” tukasnya. 

Dilakukannya pertemuan tersebut, karena PGRI merasa kurangnya penjabaran paslon dalam persoalan pendidikan di Kaltim. Ia mengaku, usai menyaksikan dua kali debat Pilgub Kaltim yang disiarkan langsung stasion televisi nasional.

“Seluruh paslon sebenarnya sudah memiliki visi misi terkait pendidikan. Tetapi, kami belum mendapatkan niat jelas dari tiap kandidat untuk pendidikan di Kaltim ini. Untuk itulah kami gelar pertemuan Rabu esok,” paparnya. 

Misalkan saja, persoalan UU terkait guru dan dosen tahun 2005, dimana setiap guru ataupun dosen, diharuskan memiliki kualifikasi Sarjana (S1). Tetapi dalam kenyataan di lapangan, masih ada yang belum memiliki kualifikasi S1, tetapi sudahmengajar di kelas.

“Itu salah satunya,” ucapnya.

Ada pula persoalan 20 persen APBD untuk pendidikan, yang dirasa juga harus disampaikan kepada tiap paslon.

“Sehingga ketika mereka menjabat, kami sudah dapatkan komitmen mereka dalam pendidikan. Kapan akan kami berikan usulan untuk semua paslon ini, tentunya sebelum tanggal 27 Juni,” tuturnya. 

Persoalan pendidikan ini, dinyatakan penting, karena berhubungan dengan masa depan Kaltim. Selain itu, pelaku pendidikan di PGRI juga sangatlah banyak, sehingga kebijakan-kebijakan pemimpin ke depan, dipastikan ikut mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

“Anggota PGRI Kaltim,ada 80 ribu orang se Kaltim. Jika dimasukkan dengan keluarganya saja, misalkan suami atau istri,  itu sudah 180 ribu orang. Hajat hidup mereka juga bergantung pada kebijakan pemimpin nanti,” pungkasnya.(rs)