BALIKPAPAN - Pemkot Balikpapan mengevaluasi rendahnya penyerapan anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Meski demikian, Pemkot mesti harus mengikuti regulasi yang mengatur administrasi.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menyebut penyerapan anggaran baru terasa maksimal di bulan Mei ini.

“Kami komunikasikan ke Dinas PU dan yang OPD lainnya, bahwa penyerapan anggaran harus dimaksimalkan mulai bulan ini,” kata Rahmad Mas’ud, Senin (14/5).

Sehingga anggaran itu, lanjut Rahmad, akan dimaksimalkan termasuk untuk pengentasan persoalan banjir. “Bukan masalah mepet, yang penting (anggaran) bisa diserap dan sudah ada tim yang membahas itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Golkar DPRD Balikpapan, Johny Ng menyebut penyerapan APBD 2018 senilai Rp2,2 triliun, tidak sampai 20 persen sehingga pihak eksekutif akan diberikan teguran.

Bahkan dirinya meminta agar Plt Wali Kota dan Sekda Balikpapan benar-benar fokus bekerja, dengan memerhatikan semua kegiatan termasuk pelelangan berbagai proyek pembangunan.

“Penyerapan anggaran merupakan salah satu pemenuhan hajat hidup orang banyak. Karena anggaran bergulir maka pembangunan juga berjalan, yang efeknya ke pengurangan angka pengangguran,” kata dia, Minggu (13/5) lalu.

Bahkan Johny menegaskan agar pejabat yang tidak becus bekerja segera dicopot. “Kalau UPT tidak beres dalam tender, tolong diganti. Termasuk Kepala OPD yang tidak bisa mengatur kinerjanya,” tegas Johny. (hn518)