TANJUNG REDEB-Tahun 2017 ini, merupakan tahun kedua Anggaran Dana Kampung (ADK) direalisasikan sebagai celah pemerataan pembangunan dan guna peningkatan roda ekonomi di perkampungan. 

Namun sejauh ini, DPRD belum pernah secara khusus melakukan pantauan ke lapangan terkait realisai ADK ataupun Anggaran Dana Desa (ADD). 

 “Pembangunan di perkampungan melalui ADK perlu evaluasi terbuka. Sudah dua tahun berjalan ADK, belum ada evaluasi terbuka. Jangan hanya sekedar dikritik saja, namun coba kita bahas bersama dimana kendala baik proses maupun hasilnya. Secara khusus kami memang belum pernah mengecek hasil murni ADK itu, karena kami turun ke lapangan berdasarkan keluhan masyarakat soal hasil pembangunan,” ungkap anggota DPRD Berau, Mulyadi kepada Koran Kaltim, kemarin.

Walaupun tahun depan pihak Kepolisian diterjunkan sesuai arahan Presiden RI Jokowi untuk ikut mengawasi ADK. Namun selayaknya semua pihak termasuk DPRD juga akan ikut melakukan pengawasan, agar dana tersebut bisa tersalur dengan baiknya buat masyarakat di kampung. “Yang kita lakukan termasuk bagian dari evaluasi, biar ADK ini tepat sasaran. Kita juga tidak mau jika ada aparat kampung malah terjerat hukum gara - gara salah merealisasikan ADK itu. Harapan kita melalui ADK dan ADD pembangunan merata keperkampungan, khusus di perkotaan jika masih ada gedung yang masih bisa dimanfaatkan, sebaiknya tidak usah bangun dulu, lebih ke arah pembangunan di pedesaan aja dulu, agar tidak terlalu timpang perkembangannya,” pungkasnya. (ind)