SANGATTA – Rencana pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) untuk pembangunan enam pasar di lokasi berbeda di 6 pasar sayur.

Sebagai pusat transaksi jual beli dan perdagangan, Pemkab Kutim terus  menggeliatkan roda perekonomian. melalui Dinas Perindustrian dan Pedagangan (Disperindag) melaksanakan program pembagunan enam pasar di lokasi berbeda.

Enam pasar yang rencananya akan di bangun ia lah Kecamatan Kaubun dan Muara Bengkal, Kecamatan Rantau Pulung yakni Pasar Padang Raya  dan kedua pasar Landasan di Kecamatan Muara Wahau.

Kepala Disperindag Kutim M Edward Azran melalui Kasi Perdagangan Dalam Negeri, Achmad Dony Evriady mengatakan, saat ini pembangunan Pasar Padang Raya di Kecamatan Rantau Pulung akan segera rampung. “Progres pengerjaannya telah mencapai 80 persen,” katanya.

Di jelaskannya, pembangunan pasar di Rantau Pulung tersebut menyerap anggaran hingga sebesar Rp 6 milyar. Dari Tugas Pembantuan (TP) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) itu, diperkirakan rampung di awal tahun 2018.

“Awal tahun 2018 paling sudah bisa selesai dan bisa digunakan,” ujar Dony. Selain itu beberapa  pembangunan di Muara Wahau di Pasar Landasan, dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN, dengan pagu anggaran berkisar Rp 1,3 miliar.

Sementara untuk, pembangunan pasar yang diusulkan di sejumlah kecamatan sebelumnya masih dalam proses pembebasan lahan. “Kita baru beberapa pasar yang di targetkan tahun ini selesai,  untuk pembangunan pasar yang belum masih dalam  pembebasan tahun ini,” terangnya.

Dilanjutkannya, program pembangunan pasar di seluruh kecamatan merupakan rencana strategis (renstra) Disperindag Kutim untuk lima tahun ke depan. Rencananya, dalam dana TP nantinya akan digunakan untuk alokasi empat tipe pasar.

Yakni tipe A dengan anggaran Rp 14 miliar, tipe B dengan angaran  Rp 8 miliar, sampai Rp 10 miliar, tipe C Rp6 miliar sampai  Rp8 miliar dan tipe D atau pasar rakyat yang jumlahnya Rp 1 miliar sampai  Rp 4 miliar.

Disperindag Kutim bakal menyiapkan seluruh pasar yang ada untuk memiliki Standart Operational Procedure (SOP). Dikarenakan ada hasil yang kurang baik dari pemeriksaan inspektorat untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI beberapa waktu lalu.

“Karena tidak memiliki SOP, maka beberapa tagihan-tagihan pasar menjadi tidak bisa direalisasikan, sehingga menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kutim melalui Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Pasar berkurang.(yul1116)