SAMARINDA - Ribut-ribut soal penutupan kantor penyelenggara jasa perjalanan haji dan umroh Abu Tours, juga terjadi di Samarinda.  Pantauan Koran Kaltim, pada Rabu (14/2) sore, Kantor Abu Tour yang ada di Jl Ahmad Yani No A10 nampak tertutup rapat.  Berdasarkan keterangan keterangan warga sekitar, kantor tersebut sudah tutup sejak kemarin.  Sebuah pengumuman dipasang, dengan menempel tulisan pada kertas putih pada pintu rolling door.  Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa kantor tersebut sudah tak lagi beroperasi.

“Kemarin banyak yang datang kesini, tadi juga ada yang kesini, katanya mau protes.  Ini kantor tutup Selasa (13/2)malam kemarin,” ujar Gafar juru parkir di area tersebut.

Dari penuturan Gafar, diketahui bahwa kantor tersebut disewa oleh manajemen Abu Tour selama 4 tahun, dengan harga sewa mencapai Rp1 miliar lebih.  Ia mengatakan, bahwa beberapa karyawan juga dirumahkan.

Sementara itu,  Ellie Sutiyastuti salah seorang calon jamaah menngatakan dirinya  sebelumnya dijanjikan berangkat pada 25 Januari 2018.  Namun harus dijadwal ulang dan berangkat pada bulan Februari  “Tapi sampai saat ini belum ada kepastian. Saya adalah salah satu korban yang gagal berangkat,” ungkapnya.

Informasi dihimpun, setidaknya ada  100 orang calon jemaah, sampai sekarang belum berangkat. Menanggapi hal ini, Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, bahwa sebagai langkah pencegahan, Kementerian Agama RI telah sejak lama bekerjasama dengan Kepolisian, untuk menangani kasus yang diduga berpotensi terkena tindak pidana, terkait dengan penelantaran calon jamaah, penipuan dan lainnya yang merugikan. 

“Kemenag sudah melakukan 2 hal dalam rangka menangani.  Pertama pengetatan regulasi. Kita sudah hampir final merevisi sejumlah regulasi agar semua biro travel PPIU harus betul-betul taat terhadap regulasi, misalnya minimal 3 bulan sejak calon jamaah melunasi pembayaran itu sudah harus bisa diberangkatkan, tidak boleh lagi seperti pengalaman tahun lalu tahun berikutnya atau dua tahun berikutnya, supaya  uang yang menjadi setoran awal tidak digunakan untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan umroh.  jadi tidak boleh biro travel itu membisniskan uang jamaah,” paparnya ditemui di Samarinda Rabu siang.

Lalu yang kedua, lanjut dia Kemenag menerapkan aplikasi SIPATUH, (sistem informasi pengawasan terpadu umroh dan haji). Yang mana melalui aplikasi yang akan diluncurkan dalam waktu dekat tersebut. Semua proses dapat dipantau dan terkoneksi secara online.

Mulai dari proses pembuatan visa, sampai kepada hotel dan maskapai apa yang dapat digunakan.  

“Jamaah harus kritis juga. Jangan mau jadi korban iming-iming kata-kata yang tidak ada buktinya, masyarakat muslim harus lebih kritis ketika berkaitan dengan biro travel haji dan umroh, supaya ini tidak tersu terulang,” tandasnya. (rs)