SAMARINDA – Rencana pemindahan warga di bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) segmen Jembatan Kehewanan arah Jembatan Lambung pada awal tahun ini oleh Pemkot Samarinda, nampaknya masih banyak menghadapi kendala. Bahkan dipastikan tertunda. Padahal, hasil apraisal untuk menentukan nilai sewa rumah di Handil Kopi telah ditetapkan Rp 250 ribu.

Ini disebabkan anggaran yang diusulkan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Samarinda senilai Rp 500 juta tak seluruhnya terakomodasi. Bahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Samarinda hanya mengganggarkan Rp 200 juta. Sedangkan anggaran tersebut hanya untuk mencukupi untuk memenuhi 84 sambungan rumah di Handil Kopi.

Sedangkan untuk biaya pemasangan listrik, perbaikan, dan perawatan bangunan yang sudah mulai rusak tersebut, tidak diakomodasi dalam APBD murni tahun ini. Sedangkan pemindahan bisa berjalan jika fasilitas dan perbaikan rampung dikerjakan.

“Mau tidak mau, tidak mungkin memaksa dengan kondisi keuangan seperti sekarang. Tapi kami coba usulkan Rp 300 juta di APBD perubahan mendatang,” ujar Kadisperkim Dadang Airlangga.

Selain biaya pemasangan listrik dan perbaikan, pihaknya juga akan memprioritaskan sertifikasi tanah di Handil Kopi. Ini bertujuan agar syarat sewa jelas.

“Kalau memang disetujui. Bisa kami kerjakan langsung ketika anggaran turun, kemungkinan akhir tahun atau awal tahun depan sudah bisa ditempati,” ungkap dia.

Sekarang, pihaknya masih berkoordinasi dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kencana untuk memeriksa jaringan airnya.

“Makanya kami mau cek lagi, apakah sambungan di dalam rumah sudah layak atau perlu perbaikan lagi,” jelasnya.

Disingung mengenai sosialisasi terkait penerapan sistem sewa yang dibebankan pada warga. Dadang mengaku, sosialisasi belum bisa terlakasana.

“Kami masih finalisasi pendataan. Rencananya sosialisasi akan melibatkan unsur muspida (musyawarah pimpinan daerah),” tukasnya.

Mengenai hal tersebut, Pejabat Sementara (Pjs) Walikota Samarinda Zairin Zain mengaku belum menerima laporan secara detail. Namun, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kaltim tersebut, mengaku akan melalukan pengecekan lapangan dalam waktu dekat.

“Memang kondisinya seperti itu, anggaran menurun, jadi apa yang kita targetkan tidak bisa maksimal, sehingga kegiatan sudah terencana tidak terlaksana. Saya belum dapat laporan soal itu, nanti kita akan telaah lagi,” paparnya.

Sementara Sekkot Samarinda Sugeng Chairuddin membeber, salah satu kendala juga karena adanya regulasi yang memnghambat.

“Karena kita tidak boleh hibah, jadi mereka disuruh sewa, nah sewa itu berati tidak sama dengan tahun lalu, karena tahun lalu gratis,” kata Sugeng.

“Anggaran kita bisa terjadi Silpa, karena terbentur aturan itu,” timpal Zairin. (rs)