MALINAU – Wakil Bupati Topan Amrullah menegaskan, sanksi tegas akan diberikan pada para para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bolos kerja usai libur panjang menjelang dan sesudah Idul Fitri. Terutama PNS yang bolos tanpa keterangan jelas. 

“Yang tidak hadir 0,2 persen, karena sakit dan ada permohonan izin dan sakit secara tertulis. Nah yang bolos tanpa alasan jelas tetap akan dikenai sanksi sesuai aturan,” tegasnya pada media saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Senin (3/7) pagi kemarin. 

Wabup Topan Amrullah sidak bersama Asisten Pemerintahan dan Kesra, Kepala Inspektorat, Kepala BKD dan Kabag Ortala ke dinas-dinas di lingkungan Pemkab Malinau dengan mengecek absensi pegawai.

Wabup tampak lega dengan hasil sidak yang dilakukannya. Pasalnya, kehadiran pegawai nyaris cukup tinggi di hari pertama masuk kerja. Tingkat kehadiran pegawai di lingkungan Pemkab Malinau mencapai 99,8 persen. 

“Saya berterima kasih pada Pegawai atas tingkat kehadiran di hari pertama kerja setelah libur panjang Lebaran, Idul Fitri dan cuti bersama selama 10 hari yang  mencapai 99,8 persen. Sedangkan sisanya 0,2 persen tidak hadir karena sakit dan ada permohonan ijin/sakit secara tertulis,” ungkap dia.

Dia menilai hal ini sebagai bukti bahwa tingkat kesadaran pegawai di lingkungan Pemkab Malinau mengalami kemajuan dan perbaikan. 

“Antara lain ditunjukkan dengan tingkat kehadiran yang maksimal dari seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Malinau,” katanya. 

Topan Amrullah berpesan agar kesadaran tersebut terus melekat pada diri setiap pegawai yang memiliki tanggung jawab sebagai abdi negara, pelayan masyarakat. Sejalan dengan tingginya kesadaran dan disiplin.

“Saya berharap agar diikuti juga dengan meningkatnya kinerja mereka. Kinerja para pegawai sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” ujar dia.

Dia menegaskn bahwa sanksi tetap berlaku bagi para pegawai yang mangkir. Para pegawai akan dinilai dan dievaluasi. Pegawai yang berprestasi baik, dipastikan akan mendapat penghargaan. Sebaliknya, pegawai yang mangkir atau abai dalam bertugas dan berkinerja buruk akan mendapat konsekuensi sesuai dengan aturan pegawai. (Wh)