TENGGARONG – Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin menyebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) agar menyatukan persepsi mengenai tahapan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD). 

Sejauh ini, kata Saleh, ketidaksinkronan pegawai DPMD membuat pencairan ADD terhambat. 

“Kami meminta agar pihak-pihak terkait satu bahasa dalam menterjemahkan peraturan-peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan desa, pihak terkait itu di antaranya DPMD, Inspektorat, tenaga Ahli dan pendamping tingkat kecamatan dan desa. Banyak keluhan dari para kades terkait realisasi ADD dan DD terkendala oleh konflik internal DPMD,” katanya kepada Koran Kaltim, kemarin.

Menurut Saleh, pihak yang berfungsi sebagai tim verifikasi, evaluasi, dan klarifikasi mulai tingkat kecamatan sampai ke kabupaten, bisa menjalankan tugasnya dengan baik tidak menghambat proses realisasi APBDES bahkan diharapkan bisa mendorong agar pemerintah desa bisa cepat menyerap anggaran yang telah dialokasikan untuk ADD, DD, dan Dana Pembagian Hasil Pajak.

“Pihak DPMD segera menyelesaikan masalah internal tim klarifikasi APBDES di OPD-nya. Juga adanya petunjuk dan penjelasan teknis yang masih sering ada perbedaan antara pihak terkait khususnya pihak DPMD, inspektorat dan Tenaga Ahli agar segera di sinkronkan agar tidak membingungkan pihak desa,” tegasnya.

“Selain itu DPMD segera merumuskan dan merencanakan mekanisme realisasi APBDes agar realisasinya bisa cepat dan bisa direalisasikan triwulan pertama di tiap tahun anggaran,” tegas Sekretaris Golkar Kukar ini. (hei)