TENGGARONG – Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Pemkab Kutai Kartanegara Chairil Anwar memimpin inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (21/6).

Setiap OPD yang diinspeksi diminta untuk menunjukan absensinya, baik menggunakan fingger print maupun manual. Terlihat hampir semua pegawai OPD hadir pada saat itu. Hanya satu dua orang yang mangkir. 

“Absensi manual tingkat kehadiran dari 80 sampai 90 persen, nanti kita akan lihat lagi absensi menggunakan fingger print karena itu yang tidak bisa dibohongi, mudah-mudahan besok sudah normal,” kata Chairil.

Ada beberapa OPD yang tidak memperbolehkan pegawainya untuk cuti, seperti Diskominfo karena cuti lebaran kali dinilai cukup panjang sehingga pihak Diskominfo tidak memperkenankan pegawainya untuk menambah cuti lain. 

Chairil menegaskan, tentunya akan ada sanksi bagi pegawai yang bolos kerja kemarin.  “Kita kembalikan regulasinya, kita tidak masuk sepersekian jam saja sudah ditegur, apalagi kita tidak masuk setiap hari,” ujarnya.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kukar, Jane AR Nazaruddin mengatakan surat edaran Kemenpan- RB sudah tegas melarang pegawai menambang libur. 

 “Kemenpan RB melalui surat edarannya sudah jelas tidak memperbolehka pegawai yang menambah libur, sehingga kami diskusikan dengan asisten terkait Perbup TPP mungkin kita akan mengurangi sesuai dengan tingkat kehadirannya,” terang Jane.

Adapun teguran tertulis sesuai denga PP 53/2010, lanjut Jane, akan dilaksanakan oleh masing-masing kepala OPD yang berkewajiban untuk mengawasi pegawai di instansinya.

“Harus ada keterangan terkait cuti-cuti lainnya, karena daftar ini akan kita muat dalam aplikasi Sistem Kehadiran Nasional (Sidina) Kemenpan RB,” demikian Jane. (rf218)