TENGGARONG - Warga Kecamatan Muara Badak kembali dibuat kecewa oleh Pertamina Hulu Indonesia (PHI) dan Pertamina Hulu Sangasanga (PHS) karena tidak datang dalam rapat antara warga, SKK Migas Kalsul dan Disnakertrans di Kecamatan Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (19/7/2018).

Warga kesal karena tidak bisa mendapatkan atau mendengar pendapat tentang tiga tuntutan warga, yakni karyawan PHS wajib bermukin di Muara Badak, transparansi penerimaan tenaga kerja dan memprioritaskan kontraktor dan hasil tani di Muara Badak. “Apa yang mau dibahas, PHI dan PHS yang diundang tidak datang. Ini sudah kedua kalinya diundang Pemkab tapi tidak datang, pertama saat pertemuan 16 Juli 2018 lalu di Setkab Kukar,” kata ketua P-APDESI Muara Badak, Sadaruddin.

Menurutnya, PHI maupun PHS seperti tidak menghargai Pemkab dan penduduk di Kukar, padahal perusahaan plat merah itu ingin mengelola Sumber Daya Alam (SDA) di Blok Sangasanga Muara Badak. “Kalau nggak mau menghormati Pemkab dan warga, mending nggak usah berusaha di sini (Muara badak, Red),” tegasnya.

Menurutnya tidak ada alasan PHI maupun PHS untuk mengabaikan undangan Pemkab guna audiensi dengan warga Muara Badak. “Jika ada pejabat PHI atau PHS berhalangan kan bisa diwakilan dengan pejabat lain, emang pejabatnya cuma satu orang,” bebernya.

Sadaruddin mengaku warga akan senantiasa menyambut dan mendukung kegiatan usaha yang dilakukan PHS di Blok Sangasanga. Namun itu dengan catatan bahwa warga Muara Badak diprioritaskan menjadi karyawan pemanen.

Ke depan, kata dia, PHI maupun PHS kembali mengumbar janji untuk rapat pada 26 Juli mendatang. “Ada undang lagi Minggu depan, maunya PHI dan PHS itu rapat di Samarinda atau Tenggarong namun kalau kami warga Muara Badak tetap kukuh rapat di Muara Badak,” katanya. (ami)