TENGGARONG - Perpindahan pengelolaan Blok Mahakam dari yang dulunya di kelola TOTAL Indonesia beralih ke PT Pertamina menjadi sorotan serius Komisi II DPRD Kukar. 

Ketua Komisi II, M Andi Faisal berharap dengan akuisisi saat ini pengelolaan blok migas di Sungai Mahakam kewenangannya berada di pemerintah, maka bisa dipastikan pemerintah memperoleh banyak keuntungan dan ini wajib dilakukan pengawasan serius.

“Sekarang kan full pemerintah yang mengelola, jadi ibarat kata kita kebagian durian runtuh di mana 10 persen ada pembagian Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar. Kita harap bisa diterima secara baik oleh pemerintah daerah dan dikelola secara keterbukaan terhadap pengelolaan saham Blok Mahakam itu agar lebih transparan,” katanya kepada Koran Kaltim, kemarin.

Menurut Ical sapaan akrabnya, sebelumnya pemerintah tidak masuk di dalam pengelolaannya maka tidak bisa pula mengikuti kondisi di dalamnya yang terkesan tertutup. “Kalau dulu tertutup, sekarang kita harap saat ini terbuka, kemudian selanjutnya terkait pembagian antara Pemprov Kaltim dan Pemkab Kukar, kami menginginkan kejelasannya karena kami sudah bentuk Perusda-nya melalui Pansus Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) yang sudah kita rampungkan beberapa waktu lalu,” ungkapnya.

Ical menjelaskan sampai sekarang Perusda MGRM yang ada belum ada kejelasan seperti apa jadinya. Pihaknya berharap Blok Mahakam itu agar cepat terlaksana dan yang paling penting keterlibatan daerah terhadap Migas itu harus maksimal. 

“Karena selama ini kita hanya menjadi penonton dan hanya mendapatkan masalah terutama yang rame-rame seperti waktu dulu itu adalah terkait tenaga kerja ya jadi harusnya ada kearifan lokal, dengan melibatkan tenaga kerja lokal dan kontraktor lokal yang ada di Kukar,” jelasnya. (hei)