BONTANG – APBD Murni Bontang TA 2019 akhirnya disahkan oleh DPRD Kota Bontang sebesar RP1,4 triliun, melalui rapat paripurna ke-9 masa sidang 1 tahun 2018, yang digelar pada Selasa (27/11) malam lalu, di Auditorium Taman Tiga Dimensi, Jalan Awanglong.

Dalam laporan banggar DPRD Bontang yang dibacakan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Bontang Etha Rimba Paembonan, struktur APBD Bontang tahun 2019 terdiri dari pendapatan daerah Bontang sebesar Rp1,3 triliun lebih, belanja daerah sebesar Rp1,4 triliun rupiah, serta pembiayaan daerah sebesar Rp100 miliar rupiah.

“Pendapatan masih didominasi oleh dana perimbangan yang mencapai angka Rp958 miliar dari total anggaran pendapatan, sedangkan anggaran PAD hanya dianggarkan sebesar Rp169 miliar dari total anggaran. Sementara untuk pos belanja daerah, anggaran belanja tidak langsung mencapai angka Rp463 miliar dan anggaran belanja langsung sebesar Rp939 miliar lebih,” katanya.

 Sementara itu, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan kalau anggaran APBD Bontang tahun 2019 belum termasuk dengan bantuan keuangan (Bankeu) serta DAK (dana alokasi khusus) dari pemerintah pusat. Sehingga angka Rp1,4 triliun tersebut diperkirakan masih bisa berubah.

“Angka Rp1,4 triliun itu masih bisa berubah, karena Bankeu dan DAK belum masuk dari pusat, dan kita tidak tahu berapa jumlahnya,” kata Neni.

Nantinya APBD ini akan dialokasikan untuk berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan rumah sakit tipe D, peningkatan layanan dan fasilitas RSUD Taman Husada Bontang, alokasi anggaran untuk tiga perangkat daerah baru, hingga alokasi anggaran penanggulangan dan penanganan banjir yang mencapai angka 10 persen dari total APBD. Yang menjadi kabar gembira, gaji PNS dan non PNS di lingkup Pemkot Bontang dipastikan mengalami kenaikan. Hal ini dilakukan karena adanya kenaikan APBD Bontang 2019 dengan alokasi dana sebesar Rp18 miliar. Kenaikan tersebut meliputi kenaikan tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS dan kenaikan insentif atau gaji bagi pegawai non PNS. “Untuk TPP PNS di 2019 mendatang akan mengalami kenaikan sebesar Rp500 ribu, namun angka tersebut akan bervariasi tergantung dari eselon setiap pegawai PNS, dan untuk kenaikan TPP PNS ini pemerintah mengalokasikan dana sebesar 18 miliar,” kata Neni.

Untuk insentif atau gaji pegawai non PNS, sambungnya, juga mengalami kenaikan sebesar Rp250 ribu. Sehingga untuk peningkatan kesejahteraan pegawai, baik PNS dan non PNS, pemerintah mengalokasikan dana hampir Rp50 miliar. (cil)