SANGATTA - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ismunandar, merespon aksi protes yang dilakukan oleh para kontraktor, beberapa hari lalu, yang menuntut pembayaran proyek oleh Pemkab Kutim.

Ismu berjanji akan segera melakukan pembayaran kepada kontraktor dalam waktu dekat ini dalam jumpa pers yang dilaksanankan di Ruang Meranti Kantor Pemkab Kutim, Senin, (31/12).

Untuk memenuhi keinginan kontraktor, Ismu akan membuat surat perjanjian yang tandatangani kedua belah pihak. “Kami akan selesaikan pembayaran pada 2019, nantinya akan ada surat perjanjian antara dua belah pihak,” tegas Ismu.

 Orang nomor satu di Kutim itu, menjelaskan, saat ini, kas daerah sedang kosong. Ini lantaran belum ada transfer dana dari pemerintah pusat yang masuk hingga akhir tahun anggaran 2018. 

Menurut Kepala Bapenda Kutim, Musyaffa, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 153 Tahun 2018 pada 10 Desember 2018 lalu. Isinya merevisi PMK sebelumnya, yakni PMK 103 yang sudah menjadi dasar usulan Perubahan APBD 2018.

 “Pemkab Kutim sudah mengesahkan Perubahan APBD 2018 dari yang tadinya Rp 1,2 triliun menjadi Rp 2,1 triliun. Sesuai PMK 103 tahun 2018 tentang adanya transfer dana kurang salur sebesar Rp 918 miliar. Ternyata ada terbit PMK 153, yang menyatakan dana kurang salur yang akan dibayarkan pusat hanya Rp 200 miliar sehingga P-APBD 2018 hanya berkisar di angka Rp 1,372 triliun. Semuanya di luar dugaan kami,” jelasnya.

 Menurut Musyaffa jika dana kurang salur telah terbayarkan semua, Pemkab Kutim mengalami surplus keuangan  di kisaran angka Rp 22 miliar. Meskipun harus melunasi seluruh utang pada pihak ke tiga sekalipun. “Jika kurang salur tersebut sudah tersalurkan semua, keuangan Kutim akan mengalami surplus,”tutupnya. (yul)