TANJUNG SELOR – Memasuki Tahun 2017, bencana banjir masih kerap kali terjadi di Kabupaten Bulungan, Ibukota dari Provinsi Kaltara. Tidak seperti biasanya, banjir hanya menimpa paling sering satu tahun sekali, namun banjir yang akibat dari luapan sungai Kayan tersebut sudah sekitar tiga kali terjadi di Bulungan. Bahkan terakhir beberapa hari lalu Tanjung Selor dan sekitarnya kembali tergenang air pasang.

Hal tersebut membuat pemerintah mulai melakukan komunikasi untuk mencari solusi penanganan bencana banjir tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bulungan, Adriani berkonsultasi dengan mantan Kadis PUPR Berau Taupan Madjid, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara. 

Menurutnya, perlu dilakukan revitalisasi drainase untuk menangani banjir yang terjadi di sejumlah titik di Bulungan. “Terkait banjir, drainase memang harus di revitaliasai, karena sejauh ini air masuk di pemukiman warga tapi sulit keluar sehingga air tergenang,” katanya disela-sela menghadiri undangan syukuran salah satu anggota DPRD Kaltara, Norhayati Andris, Rabu (12/7) malam kemarin.

Dijelaskannya, solusi jangka panjang dengan melakukan revitalisasi memang membutuhkan anggaran yang cukup besar. Ada beberapa kanal yang harus dibuka untuk membuat jalan pembuangan air kembali kebadan sungai lancar. “Tentu masyarakat harus siap dilakukan revitalisasi tersebut. Anggaran yang dibutuhkan cukup besar, kami berharap provinsi bisa mendukung secara finansial untuk sama-sama menangani banjir ini,” katanya sembari mengatakan tak bisa memperkirakan nominal anggaran yang dibutuhkan.

Selain itu, untuk penanganan jangka pendek, dikatakan Adriani, bisa dengan cara buka tutup kanal atau cara lain. Pada intinya, titik-titik yang sering tergenang harus diurai dan dibuka saluran agar dapat mengalir. “Kami akan koordinasikan hal ini kepada provinsi. Memang membutuhkan waktu yang panjang untuk penanganannya, kalau jangka pendeknya bisa dicari solusi buka tutup kanal. Tergantung kondisinya nanti,” terangnya.

Sementara itu, dikatakan Taupan Madjid sesuai pengalamannya harus buat master plan terlebih dahulu. Kemudian dibuat DED-nya sehingga bisa tampak upaya yang bisa dilakukan supaya aliran sungai cepat keluar dari pemukiman baik saat air pasang maupun air hujan yang tergenang. “Saya berbicara sebagai salah satu masyarakat di Kaltara. Sesuai pengalaman di Berau memang seperti itu, tapi tentunya harus koordinasi dengan pihak yang terkait,” kata Taupan. (zz)