SAMARINDA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim tetap pada sikap awalnya untuk tidak membalas surat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebelum ada asistensi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Asistensi BPKP diperkirakan akan keluar minggu depan.

“Dalam waktu dekat kita akan balas surat Gubernur,” kata Ketua KPU Kaltim, Muhammad Taufikditemui Koran Kaltim, Kamis (13/7) kemarin.

Taufik menuturkan, dia tak bisa memberikan gambaran apakah surat balasan itu isinya menolak atau menerima NPHD Pemprov Kaltim. Semuanya bergantung kepada asistensi yang kini sedang diajukan itu. 

“Isinya, ya menjawab surat gubernur. Terkait menolak atau tidak, nanti saya sampaikan kalau suratnya sudah saya kirim,” sebutnya.

Taufik menjelaskan, meski anggaran PilgubKaltim belum mereka terima, tetapi pihaknya tetap melakukan tugasnya sebagai penyelengara Pemilu. Salah satunya adalah melakukan pemutakhiran data lanjutan untuk Pilgub.

Dituturkannya, pemutahiran data berkelanjutan ini adalah memperbaharui data yang berdasarkan dengan Pemilu terakhir. Perbaharuan data itu meliputi dengan proses mutasi dan warga yang meninggal. 

“Kami sedang melakukan pemutakhiran data lanjutan. Artinya tidak ada biaya, ya tetap kita bisa laksanakan pekerjaan. Tapi, tentunya kalau ada anggaran bisa lebih optimal,” ungkapnya.

Untuk melakukan perbaikan data lanjutan, KPU Kaltim tidak sendiri, saat ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan KPU kabupaten/kota.

“Kita mengintruksikan KPU kabupaten/kota untuk melakukan perbaharuan data berkelanjutan dalam rangka Pilgub Kaltim,” tuturnya.

Pemutakhiran data lanjutan untuk Pilgub Kaltim yang sudah digelar beberapa hari ini akan berahir pada 30 Juli mendatang. Dia berharap kabupaten/kota dapat melaksanakan hal itu.

“Usai pemutakhiran data, kita akan melakukan Rakorbersama seluruh kabupaten/kota, yang akan dilaksanakan oleh Provinsi dalam rangka mensinkronisasikan data berkelanjutan,” sebutnya

Sebelumnya, KPU Kaltim akan menemui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menkonsultasikan terkait surat Pemprov Kaltim yang menyodorkan Rp250 miliar ke KPU untuk ditandatangani dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

 “Terkait surat itu, kami (KPU) sudah melakukan komunikasi dengan KPU RI. Kita diminta ke BPKP untuk me-review hasil perhitungan yang dilakukan KPU. Misalnya, dari anggaran itu ada yang melebih batas atau tidak dari pos-pos anggaran,” kata Komisioner KPU Ida Farida. (sab)