TANJUNG SELOR – Untuk membangun infrastruktur pengelolaan arsip atau biasa disebut Depo Arsip di Kabupaten Bulungan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bulungan mengaku membutuhkan dana sebesar dana Rp1,3 miliar, untuk dialokasikan untuk revitalisasi bangunan dan juga untuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bulungan, Datu Buyung Perkasa mengaku respons Pemkab Bulungan terhadap proyek ini sangat baik, karena adanya kesadaran tentang arsip yang memiliki peran yang sentral terhadap sejarah.

Sekda telah meresponnya sebagai salah satu item dari rencana pembangunan di tahun 2018. “Alhamdulillah respons dari Sekda dan juga asisten II sangat baik,” terang Datu Buyung.

Saat disingung bagaimana pengelolaan arsip tanpa Depo selama ini, menurut Datu memang berdampak pada beberapa permasalahan. Seperti dari sisi pengelolaan, dimana terbatasnya ketersediaan tempat penyimpanan. Untuk saat ini, terdapat beberapa item sarana perpustakaan yang membantu memfasilitasi penyimpanan dokumen.

Dari sisi kualitas sendiri, dikarenakan tidak ada standarisasi yang baku menyebabkan arsip yang ada sangat riskan mengalami kerusakan. “Kalau gedungnya kami sudah punya. Sementara ini, setelah dipakai oleh PKK, gedung tersebut ditempati oleh PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini),” imbuhnya.

Berdasarkan UU 43/2009, Tentang Kearsipan dan PP Nomor 28 /2012  yang mengaturnya, standard Depo Arsip sendiri meliputi kriteria suhu ruangan, media penyimpanan berdasarkan karakteristiknya (aktif, inaftif, cetak, digital dll) dan standarisasi hak akses.

Secara teknis, Arsiparis Utama Bidang Kearsipan, Nur Afni Nurdin mmeambahkan, bahwa karena tidak adanya Depo Arsip menyebabkan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan hanya mampu menyimpan lima hingga sepuluh persen dari jumlah arsip seluruh SKPD di Bulungan. Prosentase tersebut berasal dari arsip dengan kategori permanen yang diperbolehkan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). (ag217)