SANGATTA – Terhitung hingga pertengahan tahun 2017 ini, tepatnya pada bulan Mei lalu, tercatan baru sekitar 71,58 persen dari 226.623 jiwa masyarakat di Kutim yang menggunakan BPJS Kesehatan. 

Dari data yang dimiliki BPJS Kesehatan Sangatta saat ini, peserta dari sektor swasta atau perusahaan sebanyak 95.978 jiwa di Kutim. Kemudian dari unsur PNS, Polri dan TNI sebesar 21.184 jiwa. Sementara itu, terdapat 73.659 jiwa yang menjadi tanggungan APBN dan 4.812 jiwa yang iuran jaminannya dibayarkan melalu APBD Kutim. 

Peserta yang ditanggung oleh APBN tersebut, merupakan Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN. “Sedangkan peserta yang ditanggung oleh pemerintah kabupaten/kota melalui APBD kami sebut PBI APBD,” kata Staf Komunikasi BPJS Kesehatan Samarinda, Binsar Nainggolan. 

Kepala Kantor BPJS Kesehatan Sangatta, NBurlia Afyanto mengatakan, pihaknya menargetkan warga Kutim bisa menggunakan jaminan kesehatan tersebut 100 persen hingga tahun 2019 akan datang. “Kami menargetkan seluruh warga Kutim dapat segera menjadi peserta dalam program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Tahun 2019 nanti ditargetkan seluruh warga baik daerah maupun nasional terdaftar dan memiliki kartu BPJS,” ujarnya, Kamis (13/7).

Selain itu, ia juga berencana pemerintah bisa  mengakreditasi semua Puskesmas yang menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan pada tahun 2019. Akreditasi itu menjadi syarat agar program JKN tersebut dapat diterapkan di setiap puskesmas terakreditasi. 

Namun, Nurlia mengakui kondisi pelayanan kesehatan di Kutim masih perlu dibenahi mengingat luasnya wilayah dan infrastruktur kesehatan. “Dengan 18 kecamatan dan 21 puskesmas saat ini masih perlu banyak pembenahan. Tumpuan pun masih pada segelintir puskesmas seperti di Sangatta Utara,” jelas wanita yang akrab disapa Lia ini. (yul1116)