KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Samarinda mengakui sampai saat ini masih ada 69,9 hektare kawasan kumuh di Kota Tepian. Jumlah ini berkurang dibanding 2018 lalu yang mencapai 133,33 hektare kawasan kumuh. Berkurang sekitar 50 persen. Sekarang akan disesuaikan lagi. Jangan sampai bertambah,” ucap Kabid Prasarana dan Wilayah Bappeda, Wahyuni Nadjar. 

Jumlah 133,33 haktere pada 2018 lalu mengacu pada  SK Walikota No 413.2/222/HK-KS/VI/2018. Penyelesaian kawasan kumuh itu sendiri telah ditarget oleh Pemprov Kaltim agar tuntas pada akhir 2019. 

Mengoptimalkan target itu, Pemkot Samarinda kembali mengoptimalkan Kelompok Kerja Kota Tanpa Kumuh (Pokja Kotaku) melalui rapat awal pekan tadi. Pokja Kotaku sendiri diharapkan dapat mengurangi luasan wilayah kumuh di Kota Tepian.

Wahyuni mengatakan, penyelesaian kawasan kumuh bisa melalui berbagai program sehingga tak melulu dikaitkan dengan pembangunan dan relokasi warga. Sekalipun ia tak menampik bahwa kawasan kumuh memang didominasi daerah bantaran Sungai Karang Mumus (SKM) yang padat penduduk. “Dampak sosial memang jadi salah satu kendala. Memindahkan warga itu kan tidak mudah,” ujarnya.

Kepala Bappeda Samarinda, Ananta Fathurrozi mengatakan diperlukan sinergitas antar masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna mengurangi kawasan kumuh. Semisal OPD yang mengurusi kawasan ramah anak, kawasan rawan stunting dan lain sebagainya. “Jadi masalah kumuh ini luas. Bisa berkaitan dengan kesehatan. Jadi bisa kita tangani bersama-sama,” tutur Ananta.

Penyelesaian kawasan kumuh akan terus dilakukan secara bertahap. Pokja Kotaku juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan dan kecamatan sebagai perwakilan Pemkot Samarinda di lingkungan masyarakat. Terlebih, menurut Ananta, pihak kelurahan dan kecamatan lah yang mengerti situasi dan kondisi warga mereka. (*)

Penulis: */Permata S Rahayu

Editor: Aspian Nur