Senin, 22/07/2019

Kukar Dinilai Malas Minta Bantuan Keuangan ke Pusat

Senin, 22/07/2019

Erwinsyah / Awang Yacoub Luthman ( Foto: istimewa )

Join Grup Telegram Koran Kaltim untuk mendapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari. Caranya klik link https://t.me/+SsC4jer3I5syZWU1 atau klik tombol dibawah ini.

Grup Telegram Koran Kaltim

kemudian join. Anda harus instal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel.

Berita Terkait

Kukar Dinilai Malas Minta Bantuan Keuangan ke Pusat

Senin, 22/07/2019

logo

Erwinsyah / Awang Yacoub Luthman ( Foto: istimewa )

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG – Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) akan dilaksanakan pada  2020 mendatang.  Diharapkan pemimpin  yang terpilih bisa membawa perubahan bagi Kukar.

Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), Erwinsyah mengatakan, sosok pemimpin Kukar ke depan harus mampu mengatasi permasalahan yang ada, terutama masalah keuangan. “Kukar membutuhkan sosok pemimpin yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) segala sektor,” katanya.  

Selama ini, ungkap Erwinsyah, Kukar merupakan daerah yang manja dan memiliki gensi tinggi. Buktinya Pemda selama ini enggan menuntut hak berupa DAK maupun DAU ke pusat sehingga ada kecenderungan pemerintah terlena dengan APBD yang besar.

“Itu fakta, contoh pembagian DAK yang minim. Intinya bagaimana proyek besar di Kukar bisa dibiayai APBN melalui DAK. Ini bisa mengurangi beban APBD kita,” tutur Erwin, sapaan akrabnya.

Diketahui, sejak 2015/2016 kondisi keuangan Kukar mengalami defisit. Imbasnya, pembangunan di Kukar mengalami perlambatan. Padahal 2013 lalu, APBD Kukar mencapai Rp 9 triliun. Tapi, sejak 2015/2016, APBD Kukar anjlok dan pada 2019 ini saja APBD Kukar hanya Rp 4,2 triliun.

Menurut Erwin, kondisi  geografis yang luas harusnya membuat Pemkab Kukar bisa memperjuangkan DAK yang besar. Namun, pada 2019 ini, Kukar hanya mendapatkan DAK sekitar Rp 400 miliar. 

“Strukturnya ada Rp 400 Miliar tahun ini, kurang kalau bicara Kukar secara geografis maka dibutuhkan alokasi dana yang sangat besar untuk pembangunan,” tutur Erwin 

Anggota DPRD Kukar, Awang Yacoub Luthman menerangkan, untuk membangun Kukar dibutuhkan inovasi dan kreasi Bupati serta OPD untuk meningkatkan pendapatan Kukar dan tidak berharap APBN. “Dengan pendapatan yang bagus, otomatis pertumbuhan ekonomi pasti akan lebih bagus,” ucapnya. 

Untuk merealisasikan itu, Awang Yacoub Luthman mengakui Kukar membutuhkan perbaikan dan memperkuat sistem. “Sistem di Kukar masih lemah, karena kita hanya  mengandalkan APBN, kalau APBN lemah maka Kukar ikut lemah,” bebernya.

Kukar menyumbang Rp 167 triliun ke negara dan hanya kembali Rp 4 triliun. Sisanya diperebutkan seluruh kabupaten/kota se Indonesia.

Padahal, kata dia, ada potensi triliunan yang bisa diperoleh Kukar dan ini hanya dinikmati investor. “Dari seribu triliun itu anggap saja kita dapat 1 persen, artinya kita  dapat Rp 10 triliun, kita jangan berkutik cuma masalah Rp 4 Triliun APBN saja,” tandasnya. 


Penulis: */Sabri

Editor: M.Huldi

Kukar Dinilai Malas Minta Bantuan Keuangan ke Pusat

Senin, 22/07/2019

Erwinsyah / Awang Yacoub Luthman ( Foto: istimewa )

Berita Terkait


Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.