KORANKALTIM.COM,  SANGATTA–Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) mendapatkan jatah kuota sebanyak 136 formasi CPNS. Terkait jatah kuota CPNS 2019 yang diberikan pusat tersebut tentu diprioritaskan kepada bidang dibutuhkan yakni tenaga medis dan guru. 

Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irawansyah menjelaskan sejak awal pengusulan kuota CPNS Kutim, pihaknya berkonsentrasi pada upaya pemenuhan tenaga guru dan tenaga medis yakni perawat.

“Saat ini Kutim masih kekurangan tenaga pengajar atau guru yang akan mengisi wilayah kecamatan terpencil di Kutim. Kemudian juga jadi prioritas bagi tenaga medis, seperti perawat yang sangat dibutuhkan pada sejumlah Puskesmas di pedalaman Kutim,” terang Irawansyah.

Meskipun dari jatah kuota yang ada, tetap akan mengakomodir sejumlah formasi umum, tetapi setidaknya ada yang menjadi prioritas. 

Terkait pendaftaran sendiri diperkirakan dimulai pada 11 November 2019 mendatang.

“Pendaftaran secara online melalui SSCASN BKN. Sedangkan waktu pelaksanaan tes seleksi, baru akan dimulai pada Februari 2020 mendatang dilakukan secara serentak se Indonesia,” imbuhnya.

Sehingga bagi para tenaga honorer dan masyarakat umum yang berdomisili di Kutim menjadi peluang untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kutim menjadi salah satu daerah yang mengusulkan ribuan formasi untuk CPNS yakni 2.500 diusulkan namun hanya 138 formasi direkomendasikan kemenPAN-RB. 

Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan  Pelatihan (BKPP) Kutim, Rudi Baswan menjelaskan sesuai komposisi tingkat nasional, pemenuhan kebutuhan pengajar atau guru memang masih lebih mendominasi. “Kalau sesuai pendataan nasional Kutim termasuk salah satu daerah yang sesuai kebutuhan yang menjadi prioritas. Karena guru dan kesehatan yang masih dibutuhkan sekarang ini, bahkan Kutim dialokasikan 136 dan hampir 60 persen merupakan guru,” terang Rudi saat dikonfirmasi Jumat, (1/11).

Lebih lanjut terkait penerimaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),  juga tetap memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan meskipun jauh dari harapan. 

Namun, jumlah formasi yang ada tetap akan dijalankan sesuai keputusan Pemerintah Pusat.  “Dari ribuan Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D) di Kutim, yang memenuhi syarat usia 35 tahun hampir lima ribu orang, namun 60 persen di antaranya didominasi administrasi umum,” tandasnya. 

Penulis: Zulhamri

Editor: M. Huldi