KORANKALTIM.COM, SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum bisa menerapkan alokasi belanja program kegiatan tahun 2020 sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena masih besarnya tanggungan utang yang harus diselesaikan.  Karena itu tahun depan seluruh pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja kegiatan sesuai aturan misalnya pendidikan dan kesehatan yang harus dialokasikan masing-masing sebesar 20 persen dari nilai APBD. 

Kepala Bappeda Kutim Edward Azran menegaskan pemkab konsisten dan berkomitmen untuk memenuhi alokasi belanja tersebut. Tetapi beban utang harus segera diselesaikan membuat pemkab terpaksa harus mendahulukan menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek tersebut. “Kondisi keuangan Pemkab Kutim yang terus mengalami defisit dalam kurun tiga tahun terakhir, terpaksa menyelesaikan pembayaran utang kegiatan dan proyek pembangunan kepada pihak ketiga atau kontraktor secara mencicil. Sementara kondisi kontaktor juga dililit utang kepada pemilik modal usahanya. Demi rasa kemanusiaan, pemkab tetap berusaha menyelesaikan pelunasan utang-utang tersebut,” jelas Edward.

Pada APBD Perubahan 2019, lanjutnya, jumlah utang yang harus diselesaikan hampir Rp100 miliar. Sementara sisanya akan terus diselesaikan secara bertahap mulai tahun depan. Sesuai dengan janji Ismunandar-Kasmidi Bulang, Pemkab Kutim telah alokasikan Rp1 miliar perdesa untuk program desa membangun pada 2020 mendatang. demi mengejar ketertinggalan pembangunan di desa dalam beberapa tahu terakhir. Hal tersebut juga mengalami perubahan setelah dilakukan beberapa kajian dan pertimbangan tertentu.

Pengalokasian anggaran untuk program desa membangun untuk 2020 mendatang tidak sepenuhnya digelontorkan selama satu tahun penuh, melainkan hanya berjalan setengah tahun sebagai percobaan. “Besaran anggarannya yang tadinya 1 miliar kini hanya disediakan 500 juta perdesa. Kita coba dulu, program desa membangun masih kita teruskan, tapi untuk tahun depan kita alokasikan hanya setengah tahun saja,” sebut Edward lagi.

Selain itu, program tersebut juga belum ditetapkan melalui musrembang sehingga terlebih dahulu harus diverifikasi setiap program yang ada. Yang kedua, program juga direncanakan akan langsung di masukkan ke rukun tetangga (RT). “Kami berikan paket pembiyaan, untuk mendukung program di desa yang selama tertinggal dan belum terakomodir dari anggaran Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD),”  tutupnya. (*)

Penulis: */Zulhamri

Editor: Aspian Nur