BONTANG - Wacana membangun kantor di atas lahan hutan wanatirta oleh Pupuk Kaltim menuai atensi Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Bontang.

Legislator lintas komisi di dalamnya sepakat menunggu data kongkret PKT dan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang), tentang rincian luas wilayah hingga detail rencana pembangunan oleh PKT.

Ubaya Bengawan, anggota Pansus, yang juga Ketua Komisi II DPRD Bontang meminta agar PKT dan Bapelitbang segera menyerahkan data lengkap tentang prospek pembangunan di atas lahan tersebut kepada Pansus RTRW.

“Data ini kami minta dilengkapi dulu sebagai bahan persentasi. Kalau sudah, baru dibahas oleh kami di Pansus RTRW,” jelas Ubaya Bengawan di sela Sidak Hutan Wanatirta, Senin 24 Juli 2017 siang.

Dalam kunjungan tersebut, ia juga sempat mempertanyakan rincian luas kawasan industri PKT, serta persentasi alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang telah disediakan perusahaan.

Sebab, ia tak ingin, pemanfaatan hutan tersebut sebagai kantor perusahaan, melanggar ketentuan alokasi 30 persen RTH yang telah ditetapkan pemerintah.

“Dari total 47.000 luas wilayah Bontang, 14 persen sudah diambil PT Badak sebagai kawasan industri. Sedangkan PKT ambil 11 persen. Jadi, harus dihitung dengan baik. Jangan sampai bertentangan dengan aturan di RTRW,” pintanya.

Dalam dokumen yang diminta, Politisi Partai Demokrat ini juga ingin ada opsi alternative, ketika usulan penggunaan hutan wanatirta sebagai lahan perkantoran ditolak.

Kunjungan tersebut dihadiri sejumlah anggota Pansus RTRW lintas komisi. Di antaranya, Ketua Pansus RTRW Muslimin, Ketua Komisi II DPRD Bontang Ubaya Bengawan, Ketua Komisi III Rustam HS, Ketua Komisi I Agus Haris, dan sejumlah anggota DPRD lain. Selain itu, hadir pula perwakilan Bapelitbang dan manajemen PT Pupuk Kaltim. (kb)