PENAJAM – Jumlah peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (BPJS) kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengalami penurunan jumlah. Demikian diungkapkan Sekda PPU, H Tohar kepada Koran Kaltim, Senin (24/7) kemarin.

Dibeberkannya,  awalnya peserta BPJS PBI tahun 2017 yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk PPU berjumlah 61.681 orang, namun untuk enam bulan pertama, pihaknya mampu mereview kembali  dengan mendapatkan jumlah sebesar 7.525 penerima saja sehingga berkurang sebanyak 9.156 penerima dari yang ditetapkan oleh pusat.

“Perubahan jumlah peserta BPJS PBI tahun 2017 sebanyak 7.525 tersebut telah diusulkan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) untuk segera ditetapkan, sehingga menambah dan meringankan sedikit biaya APBN yang sebelumnya telah disiapkan bagi peserta BPJS PBI di PPU tadi,”ujarnya.

Dikatakan Tohar, awalnya  dana APBN yang disiapkan untuk membiayai iuran peserta BPJS PBI di PPU berjumlah total sekitar Rp1,5 miliar dengan komposisi jumlah penerima 61,681 orang dan perbulan iurannya pelayanan kelas tiga sebesar Rp25.300 per orang per bulan. Tetapi setelah direview tertinggal 7.525 orang. Jadi, iuran yang harus dibayar oleh pemerintah hanya sekitar  Rp190 juta lebih atau terjadi penghematan sebesar Rp1,3 miliar.

“Namun data review ini merupakan data dinamis, sebab setiap enam bulan sekali akan kembali dilakukan verifikasi dan perkembangannya akan kita laporkan kembali kepada Kemensos RI,”tukas Tohar. 

Sanjutnya, untuk BPJS mandiri dengan premi iuran APBD PPU  terdata sebanyak  2 ribu peserta. Pada periode April kemarin,  setelah dilakukan perubahan data, dana yang disediakan sebesar Rp1,3 miliar sudah  terserap sekitar Rp400 juta saja sehingga terjadi penghematan sebesar Rp900 juta. 

Sementara, bagi BPJS mandiri dengan premi daerah, lanjutnya, apabila membutuhkan pelayanan kesehatan maka didaftarkan dan ditanggung oleh pemkab,  dibayarkan setahun sekali secara tunai.   

“Saat ini yang menjadi pemahaman kita adalah antara penerima PBI APBN dengan kemiskinna jangan dikait – kaitkan,  sebab kebijakan nasional itu berlaku untuk seluruh penduduk Indonesia  tidak terkecuali,  persoalannya sekarang terkait keuangan negara dan daerah diprioritaskan bagi yang miskin, rentan mikin dan hampir miskin, itulah PBI,”pungkasnya.(nav)