Rabu, 26/07/2017
Rabu, 26/07/2017
SUMBER PENDAPATAN: Aktivitas kapal sandar yang akan melaksanakan bongkar muat di pelabuhan milik Pemkab PPU. Pelabuhan ini menjadi salah satu andalan pemasukan PAD. (FOTO; NAV/KK)
Rabu, 26/07/2017
SUMBER PENDAPATAN: Aktivitas kapal sandar yang akan melaksanakan bongkar muat di pelabuhan milik Pemkab PPU. Pelabuhan ini menjadi salah satu andalan pemasukan PAD. (FOTO; NAV/KK)
PENAJAM – Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pelabuhan Benuo Taka milik Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) hingga Juli 2017 baru terealisasi Rp2,4 miliar. Target tahun ini Rp10 miliar.
Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) PPU, Ady Irawan, Rabu (26/7) kemarin. Dia optimis target pemasukan Rp10 miliar tersebut mampu terealisasi hingga akhir tahun.
Hal itu bisa dibuktikan dengan realiasasi penerimaan selama tujuh bulan berjalan ditambah tingginya volume aktivitas bongkar maut di pelabuhan milik PPU akhir – akhir ini.
Ady mengakui, saat ini aktivitas bongkar muat masih dilakukan oleh kegiatan angkutan batu bara dan bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) atau minyak mentah kelapa sawit. Sedangkan komoditi hasil SDA lainnya masih belum terlihat. Harapannya, komoditi lainnya bisa bongkar muat di pelabuhan milik Pemkab tersebut.
“Harapan kami dengan semakin baiknya harga emas hitam atau batu bara akhir - akhir ini, tingkat aktivitas bongkar muat di pelabuhan tersebut menjadi semakin baik pula dan tentunya retribusinya dapat mendongkrak PAD PPU,”tukasnya.
Dilanjutkannya, masih banyak perusahaan – perusahaan yang beroperasi di wilayah PPU belum mengetahui keberadaan pelabuhan tersebut. Pihaknya telah melakukan pendekatan dengan para pengusaha untuk mau melakukan bongkar muat di pelabuhan Pemkab.
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah pengusaha yang berada di Kawasan Industri Buluminung (KIB) tersebut. Direspon positif para pengusaha. Bahkan, mereka berniat menggunakan jasa pelabuhan itu,” bebernya.
Ady menuturkan, perusahaan yang melakukan aktivitas bongkar maut di pelahuban itu hanya dibebani retribusi yang disetorkan ke kas daerah. Saat ini, pihaknya masih belum bisa membangun fasilitas penunjang lain di kawasan pelabuhan tersebut karena terbentur anggaran.
Pemkab, bebernya, masih berhutang dengan PT Waskita Karya atas pekerjaan sisi darat yang dikerjakan senilai Rp30 miliar. “PT Waskita menagih hutang itu. Sementara melihat dengan posisi anggaran APBD tahun 2018 mendatang, mereka juga was-was sehingga mereka menyetop pekerjaan sisi darat tadi,”kata Ady.
Menurutnya, meskipun kegiatan pembangunan sisi darat itu belum rampung dikerjakan oleh PT Waskita Karya, hal itu tidak berdampak pada aktivitas bongkar muat.
Secara umum kondisi sisi pelabuhan dinilai cukup baik walaupun ada bagian – bagian pelabuhan mengalami sedikit kerusakan akibat aktivitas sandar kapal. Sisi pelabuhan ini adalah wewenang Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Pihaknya telah menyampaikan ke Kemenhub tetapi belum ada tanggapan. “Kami menunggu undangan dari mereka. Di pelabuhan itu ada dua ranah instansi pengelola, dimana pada sisi darat adalah Pemkab melalui Unit Pelaksana Teknis Dishub sedangkan dermaga dikelola oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Balikpapan,”pungkasnya.(nav)
Tunggu sebentar ya. Kami sedang menyiapkannya untukmu.