TANJUNG SELOR – Keberadaan berbagai Organisasi Masyarakat (Ormas) yang ada di Bulungan, sejauh ini dinilai masih aman. Belum ditemukan organisasi terlarang, maupun yang dikhawatirkan bisa mengganggu keharmonisan berbangsa dan bernegara, seperti halnya di beberapa kota besar lain di Indonesa. 

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera memerintahkan kepala daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur pengawasan Organisasi Masyarakat (Ormas). Instruksi tersebut menyusul telah dibubarkannya salah satu Ormas di tanah air, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh pemerintah. 

Meski di Bulungan belum ada dibuat Peraturan Daerah (Perda) terkait Ormas, Bupati Bulungan Sudjati mengatakan, sejauh ini terkait keberadaan ormas sudah diatur dan secara tekhnis langsung telah dilakukan pengawasan secara intens oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Yaitu, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).

“Pada dasarnya Pemkab Bulungan siap mendukung kebijakan pusat. Jika memang ada instruksi mengenai hal tersebut, nanti kita tindaklanjuti melalui Kesbangpol, sebagai instansi yang lebih paham dan tahu persis mengenai ormas. Kita tunggu instruksi saja,” tegas bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Hukum Setkab Bulungan Jotam LS menjelaskan, dalam hal produk hukum itu disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan daerah. Termasuk, berkaitan dengan pengawasan mengenai keberadaan ormas. Tak dipungkirinya mesti ada produk hukum yang bisa mengikat guna mendukung kebijakan pusat. “Ada beberapa aturan memang. Ada Perda yang mengatur tentang ormas juga, namun saya tidak hafal. Yang pastinya daerah tentu akan mengikuti pusat,” sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Kantor Kesbangpol Bulungan Anto Supriyono mengatakan, meski mengakui keberadaan ormas termasuk HTI yang lagi ramai diperbincangkan. Namun dirinya memastikan di Bulungan, walaupun ada beberapa anggotanya tetapi sejauh ini tak ada kegiatannya. Berkaitan dengan pengawasan pihaknya juga intens lakukan. 

“Jika peraturan yang dari pusat masuk di daerah, akan kita buat draft Perda-nya untuk mendukung itu. Sejauh ini belum ada info, terkait instruksi untuk membuat Perda tentang Ormas. Pada dasarnya masalah pengawasan kita ikuti pusat, dan sejauh ini kita lakukan,” katanya.

Dalam kesempatan itu, disampaikan juga, pihaknya terus melakukan pengawasan keberadaan ormas yang ada di daerah. “Bulungan masih aman sejauh ini. Pengawasan dan monitoring tetap kami lakukan,” imbuh dia. (an)