TANJUNG REDEB - Tidak ingin berpolemik terlalu lama dalam persoalan tarif ekpedisi dan bongkar muat peti kemas di Kabupaten Berau yang dianggap kurang terbuka. Rabu (2/8), DPRD Berau, menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama dengan Sahbandar, PT SPIL, Koperasi TKBM,  dan Prima Mas Berau selaku pengelola.

Ketua Komisi II, M Yunus menyatakan RDP ini digelar untuk meminta data dan keterangan soal besaran tarif bongkar muat yang dianggap terlalu mahal. Selain itu juga, tujuan yang paling utama bagaamana PT Spil dan lainya bisa menyerahkan data akurat terkait keluar masuknya peti kemas. 

“Pertemuan ini dilakukan untuk meluruskan benang kusut terkait tingginya biaya angkut peti kemas dan juga tingginya tarif bongkar ini, menjadikan tarif di  Berau tidak relevan. Sehingga, kami dari DPRD ingin mengetahui jelas besaran bongkar muat dengan data seakurat mungkin, “ungkap Yunus dalam RDP.

anggota Komisi II, Kamaruddin meminta kepada pihak pengelola peti kemas agar menjelaskan terkait isue yang berkembang besaran harga bongkar  mulai dari kontainer ke tujuan yaitu sekitar  Rp17 juta. Tentunya hal ini sangat meresahkan masyarakat. Dengan tingginya harga bongkar muat menjadikan harha barang di Berau mahal. “Jika saja harga bongkar muat bisa stabil, tentu saja harga jual barang di Berau bisa stabil. Kami juga meminta agar tidak ada kenaikan harga bongkar muat peti kemas lagi, sehingga para pemilik toko bisa menurunkan harga,” tegasnya.

Sementara itu penjelasan dari pihak Sahbandar Berau mengatakan, terkait tarif ekspedisi tarif barang. untuk ruang lingkup secara teknis, itu dilihat dari kelancaran alur barang setelah keluar dari pelabuhan bongkar muat. Sedangkan untuk besaran tarif, pihaknya tidak mengetahui jelas.”Untuk pertemuan selanjutnya, kami akan membawa seluruh komponen untuk bisa menjelaskan tingginya harga barang,” terangnya.

Sedangkan dari PT Spil mengatakan, besaran tarif yang mahal saat ini. Selain dari biaya PT SPIL sendiri juga ada harga ekspedisi dan lain lain. PT Spil juga bertanggung jawab secara teknis dari oelabuhan port ke port (kontainer yang turun dari kapal hingga ke toko).”Saat ini besaran harga yang kami berikan sudah kompetetif  dan tidak bertahan dengan harga lama. Karena harga fee kapal itu Rp9-9,5 juta, dan kami hanya perwakilan saja. Sementara penentu harga dari ousay di Surabaya,” tegasnya.

Kesimpulan dari hasil pertemuan tersebut, komisi II meminta adanya keterbukaan  terkait mengenai tarif bongkar muat yang berimplementasi dengan  nilai harga di Berau. “Kami selanjutnya nanti akan meminta secara rinci kompenen tarif bongkar muat setiap stakeholder terkait. Kami juga tidak akan tinggal diam, akan menindak lanjuti ke stakeholder terkait benang kusut tarif  bongkar muat yang berimplementasi dengan nilai harga barang di Berau,”tegas Yunus. (ind)