MALINAU – Aktifis lingkungan Jatam dan LSM Lintas 9 mengaku kecewa terhadap utusan Ditjen Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Pasalnya, kedatangan tim tersebut terkesan hanya formalitas. Karena, tidak melakukan investigasi secara mendalam terhadap permasalahan tambang di Malinau.

Padahal, laporan pengaduan masyarakat sangat detail. Dan, laporan tersebut dapat menjadi panduan melakukan investigasi secara cermat. Lebih kecewanya lagi,  ketika ditawari bersama-sama ke lapangan,  tim menolak dan memilih meng-copy hasil investigasi dari pelapor. 

“Kami nggak tahu persis alasan mereka menolak. Bahkan, sedianya kami sebagai pelapor mengajak mereka ke lapangan. Entah, karena waktu mereka terbatas atau bagaimana,” ungkap Machmud Bali dari LSM Lintas 9.

Dia sangat menyayangkan, pasca pertemuan 14 Agustus lalu, antara pelapor dengan tim di Kantor Dinas Lingkungan Hidup,  rupanya tim tersebut masih berada di Malinau. 

“Kami kira sudah kembali ke Samarinda dan menindaklanjuti hasil kerja mereka itu. Rupanya tidak. Mereka masih di Malinau sampai Kamis kemarin. Dan, faktanya mereka bertemu dengan bos-bos perusahaan kayu,” papar Machmud Bali. 

Hal itu, kata dia, yang membuat sejumlah aktifitas lingkungan kecewa dengan Tim Ditjen Penegakan Hukum (Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK).

“Kami sangat kecewa. Urusan penting untuk masyarakat kok seperti dilalaikan? Nggak apa-apa, karena mungkin itu pun dalam rangka tugas. Cuma ya itu saja, ajakan kami ke lapangan untuk membantu mereka bertugas pun ditolak,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Tim Gakum, Haris saat dikonfirnasi terkait hasil kunjungannya menyampaikan bahwa dirinya baru melaporkan hasil ke lapangan dan masukan dari berbagai pihak ke pimpinannya. “Sedang di telaah pimpinan,” terangnya. (wh)