TANJUNG REDEB-  Keluhan masyarakat tentang besaran listrik tidak sesuai nominal saat pembelian pulsa listrik PLN prabayar, mendapat tanggapan dari PLN Berau.

Kepala PLN Rayon Tanjung Redeb, Teguh B Oktavianto mengungkapkan, tidak sesuainya nilai nominal pembelian listrik dengan pulsa yang didapat karena ada pengenaan biaya yang dipotong langsung saat pembelian pulsa listrik tersebut. ”Setiap pembelian pulsa pasti ada biaya lainya seperti pajak,” kata Teguh kepada Koran Kaltim, kemarin.

Teguh menyebutkan, potongan yang ada pada token (pulsa isi ulang) listrik prabayar, antara lain biaya administrasi. Dimana, besaran biaya administrasi bervariasi, tergantung kewenangan masing-masing bank dan jumlahnya pun bervariasi.

Selain itu tambahnya, pulsa tersebut terkena potongan Pajak Penerangan Jalan (PPJ). Untuk tarif PPJ ditentukan pemerintah daerah dengan besaran bervariasi. Adapun untuk pelanggan rumah tangga wilayah Kota Tanjung Redeb dan sekitarnya,  tarif PPJ adalah sebesar 10 persen. “PPJ ini langsung disetor ke kas Pemda Berau,” ungkapnya.

Diakui juga, dalam pembelian pulsa listrik adanya tambahan biaya Rp 2.500 yang ditarik oleh bank saat membeli pulsa listrik. Hal itu sesuai dengan peraturan perundangan dan tambahan biaya ini tidak masuk ke kantong PLN.

Menurutnya, tarif listrik prabayar PLN  sama seperti tarif listrik pasca bayar dan yang disampaikan sudah sesuai tarif tenaga listrik yang berlaku saat ini. “Contoh, untuk pelanggan rumah tangga (R1) daya 1.300 Volt Amper (VA) maka tarif pemakaian sama yaitu Rp 1.452 per kWh,”  ungkap dia.

Namun dia mengatakan, keuntungan layanan prabayar, pelanggan tidak dikenakan rekening minimum seperti yang dikenakan pada pelanggan pasca bayar, sehingga apa yang dibayar pelanggan betul-betul sesuai pemakaiannya. “Jika pelanggan tidak menggunakan listrik, maka saldo kWh tidak akan berkurang,”pungkasnya. (ind)