SANGATTA - Kabupaten Kutai Timur juga mengalami defisit anggaran seperti halnya daerah-daerah lain. Pemerintah kabupaten sudah melakukan segala cara agar pembangunan tetap berjalan. Salah satunya dengan merasionalkan sejumlah anggaran kegiatan. Pemilahan program prioritas dan belanja daerah yang bisa ditunda juga dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Kali ini, Pemkab kembali dipaksa harus melakukan rasionalisasi. Salah satunya pembayaran insentif Pegawai Negeri Sipil  (PNS) yang dipastikan tahun ini tidak bisa dipenuhi secara maksimal.

“Jadi dalam enam bulan terakhir ini (mulai Juli hingga Desember) hanya tiga bulan yang bisa terbayarkan (insentif pegawai),” ucap Sekretaris Daerah  (Sekda) Kutim Irawansyah.

lebih lanjut ia mengatakan, ada beberapa kegiatan dan belanja daerah yang masih dipertahankan. Karena menjadi prioritas utama pada anggaran perubahan tahun ini. Diantaranya adalah pembayaran gaji pegawai, honor guru, gaji Tenaga Kerja Kontrak Daerah (TK2D), sebagian hutang-hutang proyek yang memang harus dibayarkan,  serta alokasi dana desa yang harus dipenuhi pemerintah.

“Untuk semua kebutuhan itu, kami harus menyiapkan anggaran sebesar Rp 300 miliar,” sebutnya.

Jika melihat kondisi tersebut, kata Irawansyah, tentu langkah rasionalisasi harus diambil pemkab. Semua proyek yang belum dilakukan tender pun akan dihentikan. Bahkan untuk proyek yang sudah berjalan sekalipun kemungkinan hanya bisa dibayarkan sebagian atau baru bisa diselesaikan tahun depan.

“Begitu juga insentif PNS yang hanya bisa dibayarkan tiga bulan. Sedangkan sisanya dianggap hangus. Karena untuk membayarkan insentif tiga bulan itu saja, kami harus menyiapkan anggaran Rp 64 miliar,” tutur Irawansyah.(yul1116)