Home >> Nasional >> KPK Minta Presiden Benahi Birokrasi

KPK Minta Presiden Benahi Birokrasi

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap Presiden RI Joko Widodo memerhatikan masalah sistem birokrasi di Indonesia.
Menurut dia, sistem birokrasi di Indonesia masih belum efektif.
Hal tersebut membuat faktor kemudahan berbisnis (ease of doing business) di Indonesia masih rendah.
Selain itu, lanjut Agus, belum efektifnya birokrasi di Indonesia membuka peluang terjadinya korupsi.
“Ini yang harus jadi perhatian Pak Presiden bagaimana birokrasi itu segera bisa dituntaskan efektivitasnya, dicegah adanya korupsi,” ujar Agus, saat Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016, di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (1/12).
Belum efektifnya birokrasi di Indonesia salah satunya disebabkan tumpang tindihnya kewenangan antar kementerian/lembaga dalam menghadapi suatu persoalan. “Kita terjadi tumpang tindih kelembagaan yang cukup mengganggu. Ini patut dikaji,” ujar Agus.
Tumpang tindih kewenangan tersebut juga menyebabkan terjadinya pemborosan anggaran. Alhasil, rencana renumerisasi kepada tiap kementerian dan lembaga sulit tercapai.
“Karena pasti sangat boros dan tantangan kita untuk memberikan renumerasi yang cukup itu pasti menjadi permasalahan kalau kemudian masih berat seperti itu,” kata dia. KPK berharap, reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah segera terealisasi. “Pasti mau tidak mau kita menuntaskan agenda yang sudah bergema cukup lama yang namanya reformasi birokrasi,” kata Agus. (kcm)