TENGGARONG – Sekda Kukar Marli teringat pesan Bupati Kukar Rita Widyasari agar pengentasan kemiskinan dilakukan secara keroyokan. 

“Saya teringat pesan Ibu bupati Rita, kalau ingin entaskan kemiskinan di Kukar harus  dilakukan secara bersama-sama antar OPD,” kata Marli saat membuka pemaparan roadmap  penanggulangan kemiskinan di Kukar,  kemarin.

Menurut Marli, angka kemiskinan di Kukar selalu meningkat, karena indikator kemiskinan dari Pemerintah Pusat tidak tepat, seperti orang miskin jika memiliki jamban, padahal bagi sebagian masyarakat Kukar yang memiliki jamban belum tentu miskin.

“Sebagian masyarakat Kukar ada yang WC-nya masih jamban, akan tetapi memiliki mobil, Ipad dan Iphone,” ujarnya.

Marli mengharapkan target penurunan angka kemiskinan di Kukar, dari 7,99 persen menjadi 4,23 persen bisa terealisasi di tahun 2021, dengan menjalankan program yang tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan yang akan dijalankan sampai tingkat kecamatan dan desa.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar Akhmad Junaidi mengatakan, angka kemiskinan yang diterbitkan pusat melalui Basis Data Terpadu (BDT) 2015 sebesar 7,99 persen bukan angka kemiskinan murni, akan tetapi termasuk juga masyarakat yang berpotensi miskin, karena kondisi perekonomian Kukar yang masih melambat.

“Trendnya menurunkan angka kemiskinan agak sulit, ketika pertumbuhan ekonomi minus. Akan tetapi angka kemiskinan di wilayah Indonesia timur seperti Papua, ada yang lebih besar lagi dari Kukar bisa mencapai 10 persen lebih jumlah penduduk miskinnya,” jelasnya. (ran)