TENGGARONG – Ketua Forum Tenaga Honor Kukar (FTHK), Ali Rohman mengecam statement Anggota DPRD Kukar, Salehudin yang meminta agar tak ada pengangkatan CPNS di 2018 ini. 

“Salehudin itu wakil rakyat, kami dari THL dan PNS juga rakyat, tapi tidak membela kepentingan rakyatnya. Ini sangat lucu,” kata Ali kepada Koran Kaltim, kemarin.

Diketahui Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana melakukan rekrutmen PNS di sejumlah daerah pada tahun ini. 

Menurut Ali, yang berhak menolak penerimaan PNS bukan anggota DPRD, karena itu merupakan hak pemerintah melalui Kemenpan RB dan Badan Kepegawian Nasional.

Ali berharap agar Salehudin memahami apa yang menjadi keinginan pegawai honorer. Semalam bekerja bertahun-tahun dengan gaji murah, mereka hanya memiliki satu keinginan, yakni diangkat sebagai PNS. “Sehingga apabila ada yang menghalangi kesempatan itu, sangat kami sayangkan,” ujarnya.

Alasan defisit anggaran yang dialami Pemkab Kukar mestinya tidak menjadi alasan. Apalagi keinginan itu datang dari Pemerintah Pusat. Segala sesuatunya pasti sudah dipikirkan, termasuk soal anggarannya. 

“Mulai dari seleksi, diklat sampai pelantikan, hingga gaji PNS sudah diperhitungkan pemerintah. Makanya lucu saja misalnya ada anggota DPRD yang melarang penerimaan PNS,” jelasnya.

Ali berharap apa yang disuarakan Salehudin tidak mengatasnamakan lembaga DPRD. “Ini membuat lembaga DPRD mendapatkan citra buruk,” pungkasnya.

Sebelumnya, Salehuddin menolak pengangkatan PNS ataupun THL baru, karena akan membebani keuangan daerah. “Kondisi keuangan pemkab Kukar belum normal, belanja operasional pegawai masih tinggi, kita meminta untuk selektif kegiatan pegawai, dan setop penerimaan PNS dan THL, cukup pegawai yang ada saja difungsikan,” katanya. (ran)