TENGGARONG – Tes urine bagi siswa yang akan masuk ke jenjang SMA menuai protes. Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kaltim dinilai menjadi pihak yang paling diuntungkan dengan adanya aturan baru itu. 

Anggota Komisi IV DPRD Kukar Alif Turiadi menyebut, tes semacam itu tak sepatutnya dibebankan kepada siswa.

“Siswa harus menanggung biaya tes urine itu. Orang tua mereka sangat terbebani, apalagi juga harus menanggung biaya transpor ke Samarinda,” kata Alif kepada Koran Kaltim, kemarin.

“Coba fikirkan betapa besar beban yang harus ditanggung para pelajar dari pedalaman untuk mengikuti tes urine ke Samarinda,” sambung Alif.

Alif juga menyayangkan tes urine ini tak melibatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. Sebagai instansi yang menangani masalah pendidikan, Disdikbud semestinya terlibat dalam urusan ini. “Program ini memiliki tujuan yang bagus tapi BNN tak bisa bekerja sendiri, Disdikbud harus dilibatkan,” cetus Alif.

Politisi Partai Gerindra ini mendesak agar tes urine dilakukan secara kolektif tanpa membebani siswa.

Plt Kadisdikbud Kukar Hifsi G Fachrannas  mengaku tak terlibat dalam tes urine yang digawangi BNNP Kaltim. Tes urine sejak tahun ini memang diwajibkan bagi seluruh siswa yang akan naik jenjang pendidikan dengan tujuan agar pelajar tak terlibat narkoba.

“Sepengetahuan saya tidak ada koordinasi dari BNN, mereka langsung ke sekolah-sekolah,” ungkap Hifsi.

Hifsi menyarankan agar tes urine dilakukan serentak dalam suatu wilayah. Ini dilakukan agar biaya pemeriksaan tak mahal dan siswa tidak dipusingkan jika harus ke kantor BNNP di Samarinda. “Mestinya serentak agar lebih murah dan terkontrol,” imbuh Hifsi.

Hifsi mengakui pola yang diterapkan BNNP Kaltim terkesan menjadikan tes urine sebagai objek untuk mencari keuntungan. “Ini program baik, semestinya dikelola terpadu,” cetus Hifsi. (vjm)