TENGGARONG – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara, Marli menegaskan pemkab bukannya tak mau membayar utang kepada kontraktor, melainkan kas daerah yang sedang kosong. 

“Kalau ada uang cepat kami bayarkan. Kami tidak akan menahan haknya para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Saat ini kas daerah sedang kosong,” kata Marli.

Menurut Marli, Pemkab Kukar akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat, agar transfer dana bagi hasil (DBH) segera dikucurkan.

“Ini karena masih ada dana kurang salur dari Pemerintah Pusat yang hampir Rp500 miliar. Kalau transfer dana lancar, pembayaran juga akan lancar,” jelasnya.

Rektor Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) Erwinsyah beranggapan, pekerjaan yang dilakukan yang telah selesai mestinya dibayarkan di tahun berjalan. 

“Pekerjaan 2017 maka harus dibayarkan 2017, jika dibayarkan di tahun berikutnya berarti menjadi utang dan pemkab tidak berprestasi. Yang jadi persoalan dana pemkab tidak tersedia saja,” katanya.

Menurutnya, apabila kontraktor merasa keberatan bisa menga-jukan gugatan hukum. Namun cara kemungkinan tidak akan dilakukan karena adanya kekhawatiran kontraktor tidak mendapatkan pekerjaan lagi. 

“Jika pemkab belum ada uang untuk membayar dan kontraktor menerima kondisinya, maka tidak akan menjadi persoalan. Pembayaran itu tergantung kesepakatan antara pemerintah dan kontraktor,”  ujar Erwinsyah. (ran)