TENGGARONG - Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IMI bakal dilaksanakan di hotel Jatra Balipapan, selama dua hari, 15-16 Desember 2018).

Redy Asmara Ketua IMI Kaltim H Redy Asmara mengatakan Rakernas ini bukti nyata legalitas IMI Kaltim dan ini suatu kebanggaan bagi. “Ini juga sejarah bagi Pengurus IMI Kaltim saat ini kan 34 IMI Provinsi bakal hadir, dan tentu ketua beserta seluruh pengurus IMI Pusat pun akan hadir. Rakernas memang domainnya pengurus pusat karen di semua sesi rapat harus dipimpin langsung oleh pengurus pusat dan pengurus IMI Kaltim mempersiapkan segala sesuatunya demi kelancaran kegiatan nasional tersebut,” katanya kepada Koran Kaltim kemarin.

Ketua Korwil IMI Berau, Juniar Rizal menyampaikan pengurus daerah pun ikut andil untuk kesuksesan Rakernas ini. “Kami dari pengurus daerah pun ikut ambil bagian membantu kelancaran pelaksanaan Rakernas,” katanya seusai rapat bersama ketua Korwil IMI samarinda H Syahril, Ketua Korwil IMI Balikpapan dr Ratih Kusuma, Ilyas manan Korwil IMI Bontang,  Ardiansyah Korwil IMI Kukar, Alam Korwil IMI PPU dan Fredy Korwil IMI Kubar. “Harapan kita dari daerah cuma satu, kita minta difasilitasi agar IMI Provinsi dapat diakui oleh KONI Kaltim.  Bukan semata mata karena kami butuh bantuan pembiayaan dari pemerintah, selama tiga tahun terakhir ini kami tidak pernah terlibat dengan urusan pembiayaan dengan pemerintah, tapi semua program IMI Kaltim dapat berjalan dengan sangat baik,  ini semua berkat kerja keras Ketua IMI Kaltim serta dukungan dari kami di masing-masing kabupaten kota yang ada, tekad kami bersama pengurus IMI Kaltim saat ini hanya demi kemajuan olahraga otimotif sesuai dengan aturan yang ada,” imbuh Rizal.

Ia pun menegaskan masalah di depan mata saat ini adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain yang melibatkan para pembalap serta beberapa orang pemegang lisensi IMI. Dampak buruknya mereka harus menanggung sanksi yaitu pencabutan KIS (Kartu Izin Start)  dan Lisensi IMI serta KTA (Kartu Tanda Anggota) IMI. Aturan itu bukan mengada-ada, dan sanksi itu berlaku secara Nasional bukan cuma di Kaltim. “Hasil pembahasan kami sangat jelas, Membantu kesuksesan Rakernas karena ini sejarah buat kami di IMI Kaltim, lalu meminta ketua umum Koni Pusat dan pemerintah provinsi Kaltim melalui Gubernur agar kami dapat bersinergi dengan pihak Koni Kaltim yang mana selama ini IMI Kaltim tidak diakui KONI Kaltim,” pungkasnya. (Hei)