DPRD Kutai Kartanegara menolak keras jika pendidikan gratis untuk tingkat SMA sederajat dihapuskan. Wakil rakyat bahkan tegas menyebut sekolah berbayar merupakan kemunduran di dunia pendidikan. 

“Kita tegas nggak setuju jika pendidikan gratis,” kata Anggota Komisi IV DPRD Kukar, Kamarur Zaman.

Menurutnya, jika kebijakan pendidikan gratis dihapuskan atau siswa wajib bayar SPP, maka pendidikan di Kukar mengalami kemunduran. Sebab ketika kewenangan SMA ini berada di Kabupaten Kukar sejak erau Bupati Syaukani HR, pendidikan gratis diterapkan.

“Pendidikan itu kan dijamin pemerintah, jangan sampailah pendidikan gratis dihapuskan. Itu harapan kita,” ucap Politikus Golkar kepada Koran Kaltim, Rabu (9/8).

Penghapusan pendidikan gratis di Kaltim, khususnya Kukar akan berimbas pada banyak faktor, terutama angka putus sekolah. Keluarga yang tidak mampu tentu akan diberatkan dengan penghapusan pendidikan gratis ini.

Untuk itu, kata Kamarur Zaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim diminta untuk tetap menerapkan pendidikan gratis ini sehingga memberikan jaminan bagi siswa kurang mampu untuk wajib belajar 12 tahun.

“Kita minta kebijakan (Pendidikan gratis) tetap. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah bagi orang tua kurang mampu, masa’ mereka disuruh bayar SPP padahal untuk memenuhi kebutuhan saja kurang. Ini akan berimbas pada banyaknya anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA,” terangnya. (ami)