TENGGARONG –  Pengawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) terancam tidak akan menerima Tunjangan Tambahan Penghasilan (TPP) bulan September-Desember 2017 ini. 

Pasalnya, dana transfer triwulan IV sebesar Rp409 miliar tidak akan direalisasikan Pemerintah Pusat. Bahkan, sisa  transfer triwulan ketiga sebesar Rp300 miliar hingga kini belum juga direalisasikan. 

"Sekitar dua atau tiga bulan lalu kita sudah konformasi bahwa dana transfer triwulan IV sebesar Rp409 miliar tidak direalisasikan. Kemudian dipertegas hasil koordinasi Bappeda dua minggu lalu, hasilnya begitu juga. Tidak direalisiasikan," kata ketua DPRD Kukar, Salehuddin.

Imbasnya, beberapa kegiatan yang sudah dianggarkan terancam tidak dilaksanakan, termasuk belanja modal dan pembayaran TPP PNS di Kukar. "Ini jelas defisit, Rp 409 miliar itu terisi kegiatan, termasuk pembayaran TPP," ungkapnya.

Tidak direalisasikannya dana transfer triwulan ketiga membuat kondisi keuangan Kukar semakin sulit di tengah kondisi defisit anggaran yang terjadi sejak 2015 hingga 2017 ini.

"Begitu juga dana transfer triwulan III sekitar Rp600 miliar lebih, yang baru terealisasi itu Rp330 miliar," beber Salehuddin saat ditemui Koran Kaltim.

Janji pusat untuk mentransfer diawal November 2017 ini juga meleset. Alasannya pasti karena sampai memasuki akhir November 2017 atau Selasa (21/11) kemarin, sisa dana itu tidak ditransfer. "Apalagi TPP itu baru dibayarkan Agustus, artinya sisanya belum dibayar," bebernya.

Untuk mensiasati ini, lanjut Salehuddin, DPRD meminta agar BPKAD maupun Bappeda untuk menyusun rancana kegiatan skala prioritas sehingga kegiatan yang bersifat urgensi bisa didulukan.

"Sementara kebijakan pemda, selama ada dana kegiatan berjalan, kita juga nggak mau ambil risiko. Kalau utang itu pasti, masalahnya besarannya saja," tegas Politikus Golkar ini. (ami)