JAKARTA -  Sekretaris Jenderal PDI-Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, jika isi rekaman perbincangan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basyir benar, maka Rini telah melanggar apa yang diperintahkan Presiden RI Joko Widodo.

Hal itu disampaikan Hasto menangapi beredarnya rekaman pembicaraan Rini dan Sofyan mengenai “bagi-bagi saham”.

“Ini pelanggaran dari perintah pak Jokowi,” kata Hasto di Basement Seasons City, Jakarta, Minggu (29/4), dilansir kompas.com

Apalagi, kata Hasto, sejak awal pembentukan kabinet, Jokowi telah menyampaikan agar menteri-menterinya mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. “Tidak boleh ada campur tangan keluarga,” kata Hasto.

Karena itu, kata Hasto, semestinya perintah Jokowi tersebut dipatuhi oleh pembantunya di kabinet untuk menjadikan BUMN, betul-betul sebagai BUMN.

“Ketika di rekaman disebutkan nama keluarga. Tentu saja ini bagi kami tidak sesuai perintah Pak Presiden,” kata Hasto.

Sementara Kementerian BUMN menyebut rekaman percakapan tersebut, sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan.

“Kementerian BUMN menegaskan bahwa percakapan tersebut bukan membahas tentang ‘bagi-bagi’ saham sebagaimana yang dicoba digambarkan dalam penggalan rekanan suara tersebut,” kata Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro seperti dikutip dari Kontan, Minggu (29/4).

Imam mengatakan, memang benar bahwa Rini dan Sofyan melakukan diskusi mengenai rencana investasi proyek penyediaan energi yang melibatkan PLN dan Pertamina. Percakapan ini sudah terjadi setahun lalu.

Menurut dia, dalam diskusi tersebut, baik Rini maupun Sofyan memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa investasi tersebut memberikan manfaat maksimal bagi PLN, bukan membebani PLN. (kcm)