JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyatakan, iklan kinerja pemerintah yang dipasang Kemenkominfo di bioskop akan habis masa kontraknya pada 20 September mendatang, bertepatan dengan penetapan calon presiden dan wakil presiden. 

Setelah masa penetapan capres cawapres, Rudiantara iklan terkait kinerja pemerintah akan tetap ditayangkan meski dalam medium yang berbeda. 

“Kontrak sampai 20 September 2018. Tapi model penayangan seperti itu akan kami lanjutkan, yang penting tidak bertentangan dengan regulasi,” ujar Rudiantara saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/9). 

Penayangan iklan kinerja pemerintah di bioskop sebelumnya dikritik sejumlah pihak. Iklan itu menampilkan pembangunan bendungan di sejumlah daerah yang dilakukan selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Rudiantara menegaskan penayangan iklan Jokowi di bioskop bukan bentuk kampanye jelang pilpres 2019. Menurut Rudiantara, tak ada pemaparan visi misi dalam iklan tersebut. 

“Kalau dibaca di UU Pemilu 2017 apa itu kampanye, tertulis kampanye itu ada visi misi. Di iklannya ada enggak? Enggak ada kan visi misi,” katanya. 

Menurut Rudiantara, kampanye lebih dimaknai sebagai bentuk penggalangan massa yang terorganisasi dan ada proses memengaruhi seseorang untuk memilih. 

Sementara dalam iklan tersebut tak menunjukkan keberadaan visi misi. Terlebih, lanjutnya, iklan yang memuat kinerja pemerintah sejatinya telah ditayangkan di bioskop sejak April lalu. 

“Dari April di bioskop sudah ada iklan KIS, KIP, infrastruktur, polisi juga pasang iklan yang sama, ada juga Asian Games. Kenapa ribut sekarang?” tuturnya. 

Iklan itu, kata Rudiantara, sengaja ditampilkan di bioskop lantaran pihaknya melihat potensi besar dari jumlah penonton saat ini. Pada 2014 jumlah layar bioskop di sejumlah daerah tak mencapai 1.000 dengan jumlah penonton sekitar 96 juta orang. Sementara saat ini jumlah layar di bioskop bertambah menjadi 1.700 dengan jumlah penonton sekitar 150 juta orang. 

“Jadi memang banyak kan orang ke bioskop. Di bioskop iklan itu kan biasa, ada iklan rokok, properti, nah salah satu yang disisipkan iklan layanan masyarakat ini dengan menginformasikan bendungan,” terangnya.

Rudiantara mengklaim telah berkomunikasi dengan Ketua Badan Pengawas Pemilu Abhan terkait penayangan iklan Jokowi di bioskop. Menurutnya, dari keterangan Bawaslu, iklan itu bukan bentuk kampanye jelang pilpres tahun depan.  “Tadi malam saya komunikasi dengan Bawaslu, tidak ada masalah tuh,” ucapnya. (cnn)