JAKARTA – Direktur Hukum TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ade Irfan Pulungan mengaku akan melakukan investigasi terkait acara reuni 212 yang diadakan di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (2/12) kemarin. Meski capres nomor urut 02 Prabowo Subianto hadir dalam acara itu, Bawaslu DKI menilai tak ada pelanggaran pemilu dalam acara tersebut.

“Kami lagi menginvestigasi semua yang terjadi di reuni kemarin. Kami juga enggak mau terlalu emosional terlalu gegabah untuk melakukan pelaporan-pelaporan. Kami sangat hati-hati karena jika ini nanti muncul sebagai sebuah laporan ini pasti macam-macam ya orang yang bagaimana lah, dibenturkan dengan sebuah ketidaksukaan acara agama,” kata Irfan saat dihubungi, Senin (3/12).

Pihaknya pun sampai saat ini masih terus mencari atau menginvestigasi apakah ada pelanggaran pemilu atau tidak pada acara reuni 212.

“Kami mencari sebanyak mungkin apa yang menjadi pelanggaran-pelanggaran apakah itu pelanggaran pemilu ataupun pelanggaran lainnya. Lagi mengumpulkan data-data fakta-fakta yang mungkin ada dari teman-teman. Itu akan kami kaji secara detail tentang aspek-aspek hukumnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, dalam acara reuni 212 terlihat adanya pelanggaran pemilu seperti adanya nyanyian atau lagu-lagu yang menganggap Presiden Jokowi bohong. Oleh karena itulah pihaknya melakukan investigasi.

“Pertama adanya nyanyian lagu-lagu di situ juga ada nyanyian kan presiden bohong. Kedua, nyanyian dan teriakan ganti presiden dan pernyataan dari Habib Rizieq sendiri. Justru saya melihatnya sangat tendensius, karena sudah mengatakan mengarahkan memilih presiden dari ijtima ulama kan. Nah itu kan jelas sebuah ajakan seruan,” jelasnya.

“Nah apakah itu bagi Bawaslu bukan kategori kampanye, gitu. Nah yang kedua lagu-lagu yang didengarkan di situ. Apakah bukan sebuah bentuk mengandung unsur penghinaan ataupun SARA kan mencela gitu. Kenapa itu terjadi lagu itu, itu terjadi proses pembiaran dari panitianya,” sambungnya.

Menurutnya, acara reuni 212 sangatlah aneh. Karena sudah diingatkan tentang tata cara melakukan reuni 212 tidak boleh melakukan orasi yang sifatnya mengandung unsur SARA.

“Ketiga, saya juga melihat orasi yang disampaikan ustaz Tengku Zulkarnaen. Ya kan, itu kan artinya menafikan juga memberikan provokasi juga, dia bilang jalan tol dulu zaman Belanda, itu kan dia mencoba untuk menyampaikan kepada publik Presiden Jokowi itu tidak lebih baik, itu kan memberikan semacam pengaruh kepada yang hadir di situ dalam hal ini Presiden Jokowi tidak lebih baik. Ada kalimat yang implisit lah dari sebuah pernyataan Tengku Zulkarnaen,” ungkapnya.

“Padahal kita ketahui bersama apa yang dilakukan Pak Jokowi hari ini itu banyak dirasakan masyarakat di daerah-daerah. Pembangunan insfrastruktur,” tandasnya. (mdk)